Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, jika opsi penjualan dua harga premium yang dipilih pemerintah, maka diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penyaluran BBM subsidi.
"Diperlukan pengawasan dengan menggunakan IT (Informasi dan Teknologi), ini penting di mana dilakukan penjatahan volume per kendaraan per hari," ujar Satya dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Senin (15/4/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sepeda motor dan Angkot harus dijatah volumenya per kendaraan per hari, makanya diperlukan IT, itu penting," tegas Satya.
Secara teori kebijakan 2 harga premium ini bisa dilakukan, namun hanya bisa dilakukan dengan adanya dukungan dari sistem IT dalam hal pengawasan, jika tidak aturan ini tidak akan jalan, kebocoran akan terjadi di mana-mana.
"Satu komoditi dua harga bisa saja, tapi pengawasannya harus cermat dan tersistem dengan IT, 1 komoditi dengan dua harga ini juga terjadi di pupuk," tandasnya.
(rrd/dnl)