Pesan Hatta ke Menkeu Chatib: Tak Ada Waktu Untuk Belajar

Pesan Hatta ke Menkeu Chatib: Tak Ada Waktu Untuk Belajar

- detikFinance
Senin, 20 Mei 2013 20:16 WIB
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Presiden SBY telah resmi menunjuk Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Chatib harus menyesuaikan diri dengan cepat.

"Kan saya sudah memberikan sinyal sebelumnya (soal penunjukan Chatib Basri). Tidak banyak waktu buat melakukan proses belajar dan penyesuaian diri. Dapat langsung bekerja karena dia nggak asing," tutur Hatta saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Chatib memang sebelumnya pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan saat dijabat oleh Sri Mulyani. Masa jabatan Chatib sebagai Menkeu paling tidak hanya setahun ke depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun menurut Hatta, ada empat tugas berat yang akan dibebankan Chatib saat menjadi Menkeu. Salah satunya terkait keuangan negara.

"Yang pertama bagaimana Menkeu dapat amankan penerimaan negara jangan sampai potensi bocor pajak dan tentunya bea cukai. Reformasi birokrasi, organisasi, manusia mental dan spiritual harus dilakukan," jelas Hatta.

Kemudian tugas kedua adalah Menkeu mampu mengamankan kesinambungan fiskal dan menjaga defisit di bawah 3%. Menurut Hatta, Menkeu harus pastikan belanja kementerian berkualitas dan tepat waktu, sehingga dampak ke pertumbuhan fiskal harus sehat dan tanpa azas prudential atau kehati-hatian.

Di sisi yang lain, Chatib juga harus menumbuhkan iklim investasi yang baik dengan beberapa paket kebijakan yang membuat investor datang.

"Tidak hanya itu jaga gawang dan kewenangan yang dimiliki berupa insentif penting untuk menjaga iklim investasi. Paket kebijakan DNI (Daftar Negatif Investment), perubahan insentif, relaksasi harus berjalan hadapi tantangan ke depan tidak ringan," tuturnya.

Tugas terakhir yang haru dilakukan Chatib adalah membangun koordinasi lintas sektor termasuk Bank Indonesia (BI). "Terus melanjutkan fungsi-fungsi koordinasi yang penting dengan lintas kementerian dan sektor BI. Otoritas ada pada BI, pemerintah tetap lakukan koordinasi policy yang baik karena penting bagi kita menjaga inflasi," tandasnya.

(wij/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads