Chatib Menkeu Baru, Hatta Berharap Proyek Jembatan Selat Sunda Jadi Lancar

Jakarta - Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai ratusan triliun rupiah sampai saat ini masih belum ada kepastian. Menko Perekonomian Hatta Rajasa berharap dengan terpilihnya Menteri Keuangan baru Chatib Basri, proyek jembatan ini bisa lancar. Kenapa?

Memang selama ini, Agus Martowardojo saat menjabat Menteri Keuangan tidak menemukan kata sepakat soal proyek ini. Agus Marto meminta Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) direvisi terlebih dahulu sebelum jembatan dibangun. Sementara Hatta tidak sependapat.

"JSS kan sudah ada menteri yang baru. Sudah ada yang memikirkan. Soalnya nanti kan anggap seakan-akan saya ini dibenturkan oleh Agus Martowardojo nggak benar itu, apalagi kalau nggak ada apa-apanya. Saya ini Menko Perekonomian selaku tim pengarah. Jadi semua diputuskan dalam rapat. Semua hadir termasuk Menteri Keuangan. Begitu sudah jadi Perrres mengatakan tidak setuju. Ini kan konyol. Kalau belum setuju sebelum Perpres keluar. Baru gentle namanya," tutur Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Permintaan Agus Marto merevisi Perpers Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Agus Marto pernah menyatakan, dirinya berpandangan proyek JSS ini belum terukur dengan jelas risikonya. Sehingga dia sebagai anggota Tim 7 pembahas proyek ini, belum bisa memberi persetujuan.

"Dari Kemenkeu belum bicara lagi di Tim 7. Tim 7 (tersdiri dari beberapa menteri ekonomi) harus mengusulkan ke dewan pengarah lalu ke presiden. Kalau dari saya, posisi Kemenkeu di Tim 7 adalah bahwa ini ada Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Di Perpres itu nama proyeknya belum terdefinisi," kata Agus Marto.

Saat ini, studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek yang diperkirakan menelan dana Rp 100 triliun lebih tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna menegaskan saat ini FS proyek JSS sudah mulai dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melibatkan pemrakarsa. Anggaran FS ini akan menelan dana hingga Rp 20 miliar.

"Anggarannya Rp 16-20 miliar, dari Kementerian PU," kata Dedi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengakui hal tersebut. Langkah pemerintah ini tak hanya melakukan studi JSS namun melakukan pembuatan basic design.

"Iya begini , ini tapi sambil berjalan sekretariat tetap bekerja dengan rutin bagaimana kita melihat melengkapi data-data geotekniknya. Kemudian rute, kalau kita pakai jembatan, berapa lebar kapalnya. Lebar sampai ke jembatannya. Dan juga tentunya faktor-faktor basic design. Jadi FS dan basic design. Termasuk kita akan sekarang ini kawasan strategis untuk Selat Sunda, kurang lebih ada empat kawasan disisi Banten dan empat kawasan di sisi Lampung. Jadi 8 titik," jelas Hermanto.

Sebelumnya pihak pemrakarsa Proyek JSS/KSISS, Artha Graha Network bingung dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto bahwa studi JSS sudah dimulai.

Artha Graha Network yang dimiliki oleh pengusaha Tomy Winata membentuk konsorsium dengan Pemda Banten dan Lampung di bawah bendera PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) belum mengetahui mengenai apa rencana Pemerintah mengenai kelanjutan Projek tersebut. Pemrakarsa juga tidak mengetahui pihak mana yang dipercaya atau dipilih Pemerintah untuk melanjutkan Proyek KSISS/JSS.

(wij/dnl)