Pebisnis properti kelas wahid ini menilai pemindahan ibu kota hanyalah solusi instan bagi permasalahan di Jakarta. Menurutnya, masalah Jakarta seperti macet dan banjir bisa diatasi dengan upaya ekstra dari pemerintah.
Ciputra memberi contoh penanganan banjir. Dia berpendapat pembangunan terowongan raksasa (deep tunnel) dapat menjadi solusi. Biayanya pun hampir sebanding dengan pemindahan ibu kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap ini berbeda dengan pengusaha lain. Contohnya adalah Darmono, Direktur Utama PT Jababeka.
"Pemindahan ibu kota harus segera. Macetnya di Jakarta sudah luar biasa," keluh Darmono, Direktur Utama PT Jababeka. Sebagai pengembang kawasan industri, Jababeka tentu mengetahui bagaimana kemacetan Jakarta telah menggerus efisiensi arus barang.
Agar bisa cepat dieksekusi, Darmono mengusulkan ibu kota dipindah ke daerah yang sudah siap. “Kita tidak punya waktu untuk membuat kota baru, harus memindahkan ke kota yang sudah siap. Salah satunya bisa Yogyakarta," katanya, di Jakarta kemarin.
Yogyakarta, lanjut Darmono, memiliki infrastruktur yang cukup lengkap. Selain itu, Yogyakarta memiliki pengalaman menjadi ibu kota negara pada 1949.
Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, juga menilai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah tepat. Langkah tersebut bisa mengurangi kepadatan di Jakarta yang semakin tinggi.
“Sekarang Jakarta sudah semakin tidak layak untuk bisnis, terutama karena macetnya. Dunia usaha merasakan betul adanya kerugian akibat kehilangan waktu dan produktivitas karena macet. Opportunity lost-nya kalau dihitung bisa sampai triliunan rupiah,” tegas Suryo.
Untuk ibu kota yang baru nantinya, Suryo berharap tetap ramah terhadap dunia usaha. “Akses dan infrastrukturnya harus tersedia. Ini juga harus dipikirkan,” katanya.
Suryo berharap nantinya ibu kota dipindah tidak terlalu jauh dari Jakarta yang masih menjadi pusat bisnis. Kalau jaraknya sekitar 100 kilometer dari Jakarta masih bisa ditoleransi supaya biaya juga tidak terlalu mahal.
Tapi Suryo tak setuju jika ibu kota dipindah ke luar Jawa. Selain menghabiskan biaya yang tidak sedikit, dunia usaha juga harus berhubungan dengan pemerintah. “Kalau harus bolak-balik jarak jauh, sepertinya kurang pas,” tuturnya.
(DES/DES)