HKTI Harap Capres Usung Kedaulatan Pangan, Bukan Ketahanan

Jakarta - Pada 5 Juli 2014 nanti, Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat capres dengan tema 'Pangan, Energi, dan Lingkungan'. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pun angkat bicara mengenai tema ini.

Sutrisno Iwantono, Ketua Harian HKTI, menyatakan para calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo kerap kali menyebut soal ketahanan pangan. Menurutnya, istilah ketahanan pangan kurang tepat.

"Ketahanan pangan artinya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, boleh berasal dari dalam negeri maupun impor. Seharusnya yang lebih tepat adalah kedaulatan pangan, di mana kebutuhan dicukupi dari dalam negeri," tegas Sutrisno kala berbincang dengan detikFinance, Selasa (24/6/2014).

Untuk mencapai kedautalan pangan, lanjut Sutrisno, ada 5 hal yang harus dilakukan pemerintahan mendatang. Pertama adalah melalui subsidi pupuk. "Namun, harus dipastikan subsidi pupuk sampai ke petani. Selama ini dalam praktiknya tidak sampai," katanya.

Kedua, tambah Sutrisno, adalah pembangunan irigasi. Harus ada komitmen konkret soal ini, seperti menyebutkan target tertentu.

"Misalnya akan membangun irigasi untuk pengairan 500 ribu hektar sawah, itu sudah konkret. Jangan dulu bicara mencetak sawah baru," tuturnya.

Ketiga adalah pemberian subsidi bunga kredit usaha tani. "Kami meminta ada komitmen soal ini. Perlu ada semacam memorandum dengan petani," ucap Sutrisno.

Keempat adalah memberi peran utama kepada koperasi untuk distribusi pupuk dan pestisida. Kelima, memberi peran utama kepada koperasi untuk memasarkan hasil produksi pertanian.

"Paling tidak nantinya Bulog kalau membeli beras itu dari koperasi dengan jaminan harga pasar. Sekarang kan ke mana-mana," ujar Sutrisno.

Sementara kedaulatan energi, demikian Sutrisno, juga harus integral dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, kedaulatan energi harus diwujudkan dengan pengembangan energi terbarukan.

"Energi terbarukan yang ramah lingkungan, jangan lagi bergantung pada energi fosil. Misalnya pengembangan pohon jarak, harus ada target yang pasti. Ini sudah 10 tahun kita bicara jarak," tegas Sutrisno.

Selain itu, menurut Sutrisno, biogas dari kotoran ternak juga bisa dikembangkan sebagai sumber energi. Dia mencontohkan di Pasuruan (Jawa Timur), di mana 5.000 petani mengembangkan biogas sebagai sumber energi di desa mereka. "Mereka tidak perlu lagi membeli minyak tanah atau listrik," ujarnya.

Dengan kedaulatan pangan dan energi yang berhubungan, Sutrisno menilai Indonesia akan semakin maju. "Pemerintah baru nantinya perlu bekerja sama dengan HKTI selaku organisasi para petani," katanya.

Menurut Sutrisno, jika membandingkan kedua capres, program Jokowi dinilai lebih konkret. "Kami berpesan kepada pemerintahan mendatang, khususnya kepada Pak Jokowi, agar memprioritaskan produksi pangan dalam negeri, bukan impor. Kami menilai Pak Jokowi lebih konkret," tuturnya.

(hds/hen)