Dapat Blok Mahakam, Pertamina Mulai Merapat ke Total

Jakarta - Pasca keputusan pemerintah memberikan wilayah kerja Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie ke Pertamina, pihak Pertamina sudah membangun komunikasi dengan perusahaan asal Prancis tersebut. Kontrak Total di Blok Mahakam akan selesai pada 2017.

"Saat ini sudah seminggu kawan-kawan di Pertamina sudah berinteraksi dengan kawan-kawan di Total. Jadi ada tim kita saat ini yang di Balikpapan," kata Direktur Hulu Samsu Alam di kantor Kementerian BUMN, Senin (8/12/2014)

Samsu mengatakan pada Februari-Maret 2015, Pertamina akan menyampaikan proposal kepada pemerintah tentang kesiapan perseroan untuk mengelola Blok Mahakam.

"Kalau nanya Pertamina mampu atau tidak, saya kira agak melecehkan orang Indonesia karena orang-orang Indonesia juga punya grup makanya kita Pertamina pasti mampu. Kita punya prioritas untuk Blok Mahakam ini," kata kata Samsu yang pernah jadi Direktur Utama Pertamina EP ini.

Menurutnya, keputusan pemerintah yang lebih cepat akan sangat membantu Pertamina dalam menyiapkan operasi pasca kontrak Total berakhir di blok migas di Kalimantan Timur tersebut.

"Intinya semakin cepat ada keputusan dari pemerintah mengenai status kontrak maka akan baik, sehingga kita punya waktu untuk antisipasi sehingga oprasi tidak ada delay," katanya.

Samsu mengatakan terkait posisinya yang kini sebagai direksi, ia mengaku tak masalah. "Dulu saya di anak perusahaan kemudian dipindah ke korporat terus sekarang di korporat lagi nggak ada masalah," katanya.

Sebelumnya, pemerintah ingin Total E&P Indonesie tetap digandeng bersama-sama mengelola blok yang kaya gas bumi di Kalimantan Timur. Kontrak Total di Mahakam selesai pada 2017.

"Industri migas kita tidak banyak pemain lokalnya, tidak mau berinteraksi sebagai pemain global karena butuh biaya yang besar. Kami ingin membangun nasionalisme tapi nasionalisme yang tidak sempit, dengan tetap menggandeng pihak asing," ujar Menteri ESDM Sudirman Said dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI, di Gedung DPD, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

(hen/hds)