.webp)
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bambang Brodjonegoro yang juga menteri keuangan usai bertemu dengan JK di kantor Wapres, Kompleks Istana, Selasa (10/3/2015)
"Tadi Pak wapres juga arahannya supaya istilah instrumen yang sekarang pakai Bahasa Arab semua, mudarabah, wakalah itu bisa di-Indonesiakan. Supaya ini bunyinya adalah ekonomi Islam ala Indonesia bukan ala Timur Tengah," kata Bambang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi terjemahkan kan nggak sekedar lihat kamus," katanya.
Bambang mengatakan arahan itu hanya salah satu pembicaraan dirinya dengan Wapres JK. Dalam pertemuan itu tak dibahas soal gagasan menggabungkan atau merger perbankan syariah milik anak usaha BUMN.
"Merger ya itu lebih ke corporate action lah. Kita nggak ke mergernya, tapi lebih ke operasi dari perbankan syariahnya," katanya.
Bambang mengatakan pertemuannya dengan JK hari ini sebagai Ketua IAEI. Ia mengundang JK menghadiri kegiatan muktamar IAEI pada April 2015. "Kita mau mengundang Pak Wapres untuk hadir dan memberikan keynote," katanya.
Ia mengatakan keberadaan IAEI untuk mengembangkan pendidikan di bidang keuangan ekonomi syariah di level pendidikan tinggi. "Jadi kita advokasinya lebih banyak di perguruan tinggi, baik yang perguruan tinggi reguler, maupun yang Islam," katanya.
Bambang mengatakan intinya Wapres JK memberikan arahan supaya ekonomi Islam Indonesia berkembang sesuai dengan kondisi di Indonesia, atau tak mengikuti kondisi di Malaysia ataupun Timur Tengah.
Potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar dengan dukungan mayoritas penduduk muslimnya yang besar. Namun saat ini tingkat aset perbankan syariah masih minim bila dibandingkan dengan perbankan konvensional.
"Aset perbankan syariah 5% dari total perbankan, sekarang ini kan masih di bawah 5%. Nah, kita menuju ke 5%," katanya.
(hen/ang)
