Jokowi Minta Dana Pensiun Rp 141 T 'Diputar' di Sektor Infrastruktur

Jakarta - Hari ini, Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Iqbal diminta menjelaskan soal proyeksi Taspen terkait pemanfaatan dana pensiun.

Iqbal menjelaskan, selama ini Taspen hanya menempatkan dana di deposito bank pemerintah dan surat utang negara (SUN) yang totalnya mencapai Rp 141 triliun. Sehingga dinilai kurang optimal dan masih menyimpan risiko.

"Skema yang selama ini hanya boleh di deposito dan SUN, itu juga ada risiko kata beliau," ungkap Iqbal di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3/2015)

Jokowi mendorong, agar penempatan dana lebih kepada sektor dengan imbal hasil tinggi namun tetap aman. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur.

"Ada beberapa hal yang beliau mendorong. Terutama hal-hal yang terkait dengan investasi yang memberi yield tinggi tapi aman, aman itu berarti ada underlying transaksi-nya bagus," imbuhnya.

Ia mengatakan ada 3 sektor yang cukup aman bagi Taspen adalah infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, properti dalam pengertian aset milik Taspen seperti di Artaloka dekat Grand Indonesia (GI).

"Juga menurut beliau kalau dikelola dengan baik akan bermanfaat buat pensiunan," jelas Iqbal.

Pemerintah akan banyak membangun proyek infrastruktur, harapannya dengan dana pensiun, akan mendorong percepatan pembangunan proyek sekaligus memberikan keuntungan untuk Taspen.

"Tentu kita sedang dikaji dan dilihat. Saya dengar ada beberapa infrastruktur yang dijual, mungkin kami akan ikut membelinya," pungkasnya.




(mkl/hen)