Pemerintah memiliki masterplan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional di luar Pulau Jawa. Salah satu jalurnya Provinsi Papua Barat dan Papua. Proyek tersebut akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek kereta pertama di Pulau Papua ini sedang memasuki fase studi kelayakan atau feasibility study.
"Sekarang kami masih melakukan studi kelayakan," Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Joice Hutajulu, kepada detikFinance, Selasa (11/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalurnya antara 300-400 km. Itu tergantung studinya. Di sana kontur wilayahnya berbukit jadi akan dipilih rute yang paling feasible (layak)," ujarnya.
Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin rute atau trase. Izin ini akan menjelaskan lokasi yang akan dilalui rel kereta. Proses berikutnya adalah melakukan Detail Engineering Design.
"Setelah itu lelang, baru konstruksi. Target kita, groundbreaking bisa dilakukan antara 2018 atau 2019," sebutnya.
Jalur kereta Sorong-Manokwari saat beroperasi akan diperuntukan melayani angkutan manusia dan barang. "Nanti bisa kombinasi orang dan barang," terangnya.
(feb/dnl)