.webp)
Masalah transportasi masih tetap menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beberapa proyek transportasi berskala besar seperti Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan kereta Jakarta-Bandung berkecepatan 200 km/jam kembali menjadi pembahasan dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta.
Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Dalam jadwal, rapat diagendakan pada pukul 15.00 WIB. Namun baru mulai 30 menit setelahnya. Hampir semua menteri memilih diam dan enggan berkomentar soal hasil rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono mengatakan, fokus pembahasannya adalah proyek-proyek transportasi dengan skala besar. Dari yang tengah dalam tahap pembangunan, baru mulai dibangun dan masih dalam tahap perencanaan. Di antaranya adalah terkait dengan LRT, MRT, dan kereta cepat.
"Selain pembahasan LRT dari luar ke dalam Jakarta, maupun di dalam Jakarta, dan juga MRT dan juga tentunya dibahas kereta Jakarta-Bandung," sebutnya.
Terkait dengan kereta Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa proyek tersebut harus sesai dengan arahan. Bahwa harus business to business (b to b), tidak menunggnakan dana dari APBN dan tanpa penjaminan dari negara.
"Hal yang berkaitan dengan kereta Jakarta-Bandung, maka ada 3 poin utama yang jadi arahan presiden: bahwa itu business to business, perusahaan dengan perusahaan, apakah itu BUMN dan sebagainya. Kedua, sama sekali tidak menggunakan APBN dan ketiga tidak ada jaminan dari negara. Maka dalam konteks itulah maka tadi dibahas dan diputuskan," papar Pramono.
(mkl/rrd)
