Soal Infrastruktur, Pemerintah Ingin BUMN 'Bangun Jual-Bangun Jual'

Jakarta - Pemerintah ingin adanya pembangunan proyek infrastruktur yang progresif, khususnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adalah dengan menggunakan model bisnis bangun kemudian jual dan bangun lagi untuk dijual.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Sofyan Djalil, menjelaskan dengan model bisnis tersebut maka BUMN bisa membangun lebih banyak infrastruktur.

"Bagaimana proyek-proyek BUMN yang sudah ada (brownfield) itu supaya sedapat mungkin apakah dijual atau di-joint venture, sehingga BUMN bisa membangun lebih banyak lagi (greenfield). Ini prinsipnya bangun, jual, bangun, jual supaya BUMN bisa membangun lebih banyak," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menurut Sofyan, BUMN tidak perlu memiliki infrastruktur yang sudah dibangun dalam jangka waktu yang lama. Akan lebih baik bila proyek dijual dan BUMN bisa menerima keuntungan untuk melanjutkan proyek lainnya.

"Jangan bangun sesuatu lalu setelah itu dimiliki. Misal nilai bangun Rp 10 triliun, kalau sudah selesai risiko kan enggak ada lagi, jual lakunya Rp 20 triliun. Jual ke swasta atau siapa saja dengan mekanisme apa saja, sehingga yang penting BUMN bisa membangun lagi. BUMN itu kan agen pembangunan, kita kembalikan lagi ke situ," ujar Sofyan.

Sofyan memastikan BUMN tidak akan mengalami kerugian. Hal ini telah dicoba pada China.

"Di China pun mereka melakukan itu, karena swasta salah satu kelemahannya mereka tidak bisa mengakses risiko greenfield atau proyek baru karena risikonya lebih besar. Jadi kalau sudah brownfield, risiko pembangunan, risiko ketidakpastian, risiko pembebasan tanah itu sudah diambil sama BUMN. Jadi nilainya dibangun dengan harga Rp 10 triliun bisa menjadi Rp 20 triliun," terangnya.

Di samping itu, pemerintah mengharapkan BUMN tidak saling sikut dengan perusahaan swasta dalam lelang proyek infrastruktur. BUMN bisa memilih proyek yang dinilai oleh pihak swasta tidak bersifat komersial atau menyimpan berbagai risiko.

"Ini yang mesti kita lihat mengapa lambannya investasi, terutama untuk infrastruktur. Sekarang ke depan itu, pemerintah harus berfikir bahwa apabila proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta, kasih ke swasta dulu. Jangan kemudian pemerintah, BUMN berkompetisi dengan swasta. Kemudian kalau swasta nggak bisa, baru skema PKBU," kata Sofyan. (mkl/ang)