Jakarta -
Polemik soal kepemilikan tanah di Indonesia jadi perbincangan hangat. Masalah ini muncul setelah
Amien Rais menyebut 74% tanah di Indonesia dikuasai kelompok tertentu.
Pernyataan ini memicu kontroversi. Publik menanyakan kesahihan data yang menjadi acuan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
[Gambas:Video 20detik]
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons hal itu,
Hanafi Rais, putra Amien Rais buka suara. Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan data 74% tanah di Indonesia dikuasai segelintir orang bersumber dari Bank Dunia.
Benarkah demikian? Ternyata, Bank Dunia membantah pernyataan Hanafi Rais. Country Director of the World Bank Indonesia, Rodrigo Chaves, menegaskan Bank Dunia tak pernah mengeluarkan data seperti itu.
"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Berikut awal mula ribut-ribut soal 74% tanah di Indonesia dikuasai segelintir orang:
Awal mula keluar pernyataan 74% tanah di Indonesia dikuasai asing saat Amien Rais menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).
Dalam diskusi itu Amien menyatakan program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan. Nah, dalam pernyataannya itu juga terlontar ucapan soal 74% tanah di Indonesia dikuasai sekelompok orang.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) angkat bicara merespons pernyataan Amien Rais. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofjan Djalil tegas mengatakan tak ada data yang mendukung pernyataan Amien Rais itu.
"Yang benar? Datanya nggak ada itu," kata Sofyan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).
Sofyan membantah mayoritas 74% lahan di Indonesia dikuasai asing.
"Nggaklah. Mayoritas, coba dilihat mana perusahaan yang menguasai tanah di Indonesia atau perkebunan asing kontrol, nggak ada gitu lho. Oleh sebab itu, datanya Pak Amien Rais, mendapatkan data, tapi mungkin sebagai politisi nggak perlu tidak mendapatkan data, itu secara umum saja. Padahal datanya nggak begitu," jelas Sofyan.
Hanafi Rais, putra Amien Rais, ikut buka suara menanggapi polemik pernyataan ayahnya itu. Dia mengatakan pernyataan Amien Rais soal tanah merujuk pada data Bank Dunia.
"74 Persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu itu adalah laporan bank dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Menurut Hanafi, Amien pasti bicara dengan data, tidak asal bunyi. Amien pun diyakininya siap menjelaskan secara rinci terkait pernyataan soal sertifikasi tanah Jokowi.
"Memang saya kira nanti Pak Amien akan menyiapkan tulisan, memang sedang menyiapkan tulisan secara lebih utuh dan yang disampaikan oleh Pak Amien kemarin itu memang ada datanya," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Bank Dunia membantah pernyataan Hanafi Rais. Country Director of the World Bank Indonesia, Rodrigo Chaves, menegaskan Bank Dunia tak pernah mengeluarkan data seperti itu.
"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Rodrigo menyayangkan nama Bank Dunia ikut disebut.
"Tapi itu sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. Tapi ingat kalau 74% tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah. Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
