Asia Public Policy Forum 9-11 Mei 2011

Jakarta - Harvard Kennedy School Indonesia Program (HKSIP) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) akan menyelenggarakan Asia Public Policy Forum pada tanggal 9-11 Mei 2011 di Jakarta. Kegiatan ini terdiri dari dua acara. Pertama, workshop bertajuk “Public Policy Teaching in Asia,” yang akan membahas materi dan sistem pengajaran disiplin kebijakan publik beberapa universitas di Asia dan Amerika, seperti School of Public Policy and Management di Tsinghua University di China; Fulbright Economics Teaching Program di Vietnam; Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapore; dan termasuk program kebijakan publik di UI, UGM dan beberapa perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

Sedang acara kedua adalah menyelenggarakan seminar dengan topik “Energy, Innovation, and Sustainable Development” yang akan membahas berbagai aspek kebijakan publik di bidang energi di beberapa negara Asia, seperti Indonesia, China, dan Vietnam. 

Dekan FE-UI Prof Firmanzah, Ph.D. menyatakan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan kita bisa mendapat pelajaran dari negara lain tentang metode dan pendalaman mengenai disiplin kebijakan public. “Selain itu, juga dapat memahami lebih jauh tentang antisipasi beberapa negara Asia dalam mengatasi kelangkaan energi di masa mendatang,” kata Firmanzah. 

Sementara Prof Dr Anthony Saich, Guru Besar di Harvard Kennedy School, yang memayungi Harvard Kennedy School Indonesia Program (HKSIP), menyatakan terima kasihnya kepada Rajawali Foundation yang bekerja sama dalam mengembangkan HKSIP. Kerjasama awal antara kedua lembaga ini dilakukan selama lima tahun meliputi: penelitian, yang dilakukan bersama dengan beberapa perguruan tinggi Indonesia; kesempatan bagi peniliti dan dosen Indonesia untuk melakukan penelitian di HKS; dan pelatihan bagi para pembuat kebijakan publik di Indonesia. "Pada bulan September 2011, bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri, HKS akan melakukan pelatihan kepemimpinan kepada 40 pejabat daerah, termasuk Bupati/Walikota dan Ketua Bappeda, di Jakarta dan di kampus HKS selama satu bulan," ujar Anthony Saich. 

Fritz E. Simandjuntak, Presiden Rajawali Foundation menambahkan, “Program ini merupakan kepedulian kami terhadap kondisi kebijakan publik yang seringkali malah tidak memberi kepastian bagi masyarakat, dunia usaha dan lapisan sosial lainnya. Proses demokrasi bersamaan dengan otonomi daerah memerlukan pemimpin kepemerintahaan yang terampil dalam manajemen pemerintahan dan kebijakan publik yang baik untuk masyarakat luas,” imbuhnya.

Di sela-sela acara Asia Public Policy Forum, yaitu pada tanggal 10 Mei 2011, akan dilakukan juga penandatangan kerjasama antar Rajawali Foundation dengan FE-UI untuk mendirikan program Indonesia Centre for Public Policy Studies. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan pelatihan, penelitian dan beasiswa bagi peminat yang ingin menekuni kebijakan publik, termasuk bagi kalangan politisi dan pejabat pemerintahan. "Kami sangat menyambut baik program yang sejalan dengan visi dan misi UI yaitu secara aktif turut membangun daya saing Indonesia dalam bidang SDM termasuk pemimpin kepemerintahan", demikian  Rektor UI Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri.


(adv/adv)