Pak Jokowi, Mohon Perpanjang Periode I Tax Amnesty

Jakarta - Lebih dari dua bulan program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan, muncul petisi dari kalangan masyarakat. Petisi ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memperpanjang periode I tax amnesty.

Alasan dari munculnya petisi adalah rentang waktu yang sempit antara pengesahan Undang-undang (UU), pemberlakukan, sosialisasi, dan pelaksanaan. Sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

Periode pertama tax amnesty, memang lebih menarik dibandingkan dengan dua periode setelahnya. Hal ini dikarenakan pengenaan tarif tebusan yang lebih rendah.

Berikut bunyi petisi dari change.org yang dikutip detikFinance, Selasa (20/9/2016).

Presiden Jokowi, mohon Periode I Tax Amnesty diperpanjang!

Program Pengampunan Pajak telah diberlakukan sejak 1 Juli 2016 melalui UU No. 11 Tahun 2016. Pemerintah berketetapan memberikan amnesti pajak demi mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, peningkatan likuiditas, perluasan basis pajak, dan melanjutkan reformasi perpajakan yang menyeluruh.

Kita ketahui program ini membutuhkan sosialisasi yang tidak mudah dan peraturan teknis yang diterbitkan hingga akhir Agustus 2016, sehingga memangkas waktu dan kesempatan yang dimiliki para wajib pajak yang sangat antusias untuk mengikuti program ini.

Kini waktu semakin sempit, hanya tersisa 10 hari hingga berakhirnya periode I di 30 September 2016, di mana wajib pajak dapat menikmati tarif terendah. Namun pemahaman yang terlambat, kebutuhan waktu memantapkan hati, dan persiapan yang tidak mudah berpotensi merenggut hak wajib pajak untuk dapat ikut amnesti pajak di Periode I. Tentu saja dapat kita bayangkan dampak dan akibat dari hilangnya kesempatan ini.

Wajib Pajak berpotensi mendapat perlakuan tidak adil akibat kesempatan dan perlakuan yang tidak sama, terlebih yang baru beberapa waktu terakhir mengerti program ini. Beban warganegara juga akan semakin berat karena begitu memasuki Periode II, tarif uang tebusan akan meningkat 50% dari periode I. Ini selain memberatkan juga akan berdampak pada rendahnya partisipasi yang pada gilirannya mengakibatkan target, sasaran, dan tujuan program amnesti pajak tidak tercapai. Melalui perpanjangan Periode I, Ditjen Pajak juga berkesempatan mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk menyempurnakan aturan teknis, menyederhanakan formulir, prosedur, sistem teknologi untuk administrasi, dan tidak perlu memperpanjang jam kerja karena waktu pelayanan yang lebih panjang.

Untuk itu, kami mohon Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat yang berharap perpanjangan Periode I hingga akhir November 2016, demi memberi kesempatan yang sama dan membuka peluang program ini mencapai hasil optimal. Presiden segera menerbitkan Perppu sebelum berakhirnya Periode I, demi suksesnya amnesti pajak sebagai jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan bersendikan gotong royong demi kemandirian bangsa.

Mau tahu tarif dan periode tax amnesty? Cek di sini. (mkl/wdl)