Jalan, Bendungan Hingga Rumah Jadi Bukti Nyata Pembangunan Papua

Jakarta - Papua menjadi salah satu rencana besar pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Hal tersebut tertera pada dasar hukum pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat, mulai dari Perpres Rencana Panjang Jangka Menengah 2015-2019, Permen PUPR tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 hingga Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

"Konektivitas membangun Trans Papua demi keadilan, Papua BBM satu harga, mengurangi kemahalan harga di masing-masing wilayah. Itu khusus di Papua, untuk keadilan sesuai tantangan sekarang, pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan antar wilayah," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Diskusi Media di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Baca juga: 3 Hari Jajal Jalan Trans Papua di Perbatasan RI-PNG

Basuki mengatakan, pembuktian pemerintah dalam mendukung pembangunan di Papua, tampak pada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat sejak 2015 hingga 2017 berkisar Rp 7-8 triliun. Pihaknya juga melibatkan rekan pelaksana lokal untuk pembangunan di wilayah paling Timur Indoesia tersebut.

Dari 4.300 km jalan trans Papua, saat ini sekitar 3.850 km telah tembus jalan. Tahun ini ditargetkan ruas dari Sorong ke Manokwari juga akan tembus.

Baca juga: Sebelum Ada Trans Papua, ke Kota Cuma Bisa Naik Pesawat atau Kapal

Untuk ketahanan air, pemerintah juga membangun bendungan dan jaringan irigasi termasuk di wilayah perbatasan, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Dana yang digelontorkan mencapai Rp 16,4 miliar untuk irigasi.

Sedangkan untuk pemukiman, pemerintah juga membangun rumah khusus, rumah susun dan rumah swadaya dengan anggaran masing-masingnya Rp 114,7 miliar untuk 476 unit rumah khusus, Rp 62,8 miliar untuk 4 tower rumah khusus, dan Rp 81,26 miliar untuk 3.500 unit rumah swadaya.

Baca juga: Optimalkan Trans Papua, Kawasan Permukiman dan Pariwisata Dibangun

"Ini semua bukan untuk gagah-gagahan, tapi menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Di Entikong, perbatasan dengan Malaysia misalnya sudah banyak yang buka perdagangan di Entikong. Bikin pasar yang besar, karena produk kita lebih banyak dan lebih murah," tukas Basuki. (mkj/mkj)