Follow detikFinance
Jumat, 24 Mar 2017 13:28 WIB

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia RI Turun, Ini Kata Pemerintah

Irwan Nugroho - detikFinance
Ilustrasi (Foto: Ari Saputra) Ilustrasi (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Administrator United Nations Development Programme (UNDP), Helen Clark, bersama Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven, dan lead author Selim Jahan meluncurkan laporan pembangunan manusia tahun 2016 awal pekan ini di Stockholm, Swedia.

Tak lama setelah itu, pada Rabu 22 Maret 2017, Christope Bahuet selaku Direktur UNDP Indonesia telah mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016.

Dalam laporan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188 negara. Beberapa pihak lantas membandingkannya dengan peringkat Indonesia di tahun 2015, di mana terjadi penurunan peringkat dari 110 menjadi 113.

Namun menurut Staf Ahli Menko PMK bidang Kependudukan, Sonny Harry B Harmadi, sebenarnya UNDP menjelaskan dalam laporannya peringkat dan nilai IPM antara laporan 2016 dan 2015 tidak bisa diperbandingkan karena adanya perbedaan data dasar dan metodologi yang digunakan.

Oleh karenanya, ujar Sonny,membandingkan peringkat IPM Indonesia tahun 2015 dan 2016 sesungguhnya kurang tepat.

"Untuk membandingkan kemajuan capaian IPM masing-masing negara, UNDP menyarankan kita membaca data tren IPM 1990 hingga 2015. Tren tersebut dapat memperbandingkan nilai IPM antar tahun karena menggunakan data dasar dan metodologi yang sama. Berdasarkan data tren tersebut, IPM Indonesia jelas memiliki tren positif," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2017).

Selama periode 1990-2015, IPM Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 1,07% per tahun. Sebagai perbandingan, Thailand yang berada di ranking 87 mengalami rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,02% per tahun, lebih rendah dibanding Indonesia.

Sebaliknya, Vietnam yang saat ini berada 2 peringkat di bawah Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,45% per tahun (1990-2015).

"Maknanya jika rata-rata pertumbuhan IPM ketiga negara tetap sama dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dapat mengejar nilai IPM Thailand, namun sebaliknya kita juga dapat dilewati Vietnam," ujarnya.

Meskipun Indonesia masih termasuk negara dengan kategori menengah untuk pembangunan manusia (medium human development), namun harus tetap optimistis. Sebab, nilai IPM Indonesia saat ini sudah mencapai angka 0,689.

"Untuk mencapai kategori high human development butuh angka 0,700, yang berarti Indonesia tinggal sedikit lagi untuk mencapainya," ujarnya.

Sebagai catatan, Uzbekistan yang berada di peringkat 105 dengan nilai IPM 0,701 sudah masuk kategori high human development.

"Jika Indonesia mampu mempertahankan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,07% per tahun maka sebelum tahun 2019, Indonesia sudah mampu berada dalam kategori high human development," jelasnya.

Tantangan terbesar Indonesia saat ini ialah bagaimana kita mampu mendorong peningkatan rata-rata lamanya sekolah penduduk dewasa di Indonesia sebagai salah satu indikator IPM.

"Ibu Menko PMK beserta jajaran tidak henti-hentinya melakukan berbagai koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan maupun pelaksanaannya agar pembangunan manusia di Indonesia terus meningkat," katanya.

Program Indonesia Pintar melalui pendistribusian dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lamanya sekolah dan menekan angka drop out di sekolah.

Setidaknya terdapat 2 hal yang menarik dari laporan pembangunan manusia 2016 ini. Pertama terkait penggunaan IPM dengan penyesuaian ketimpangan (inequality adjusted human development index).

Tingginya angka ketimpangan di Indonesia dapat berdampak pada nilai IPM yang lebih rendah setelah disesuaikan dengan angka ketimpangan. Semakin tinggi angka ketimpangan, semakin rendah nilai IPM dengan penyesuaian ketimpangan.

"Presiden telah menekankan bahwa fokus pemerintah tahun ini ialah mengatasi ketimpangan. Ini sangat tepat dan menunjukkan keberpihakan pemerintah pada mereka yang lemah. Kita tidak ingin sekedar menaikkan indeks pembangunan manusia saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap kenaikan IPM mampu menjangkau seluruh penduduk dan keluarga Indonesia benar-benar mengalami peningkatan kualitas dan merasakan manfaat pembangunan manusia," tambahnya.

Kedua, dalam laporannya, UNDP menjelaskan bahwa meskipun usia harapan hidup (life expectancy) negara-negara di dunia terus naik secara dramatis, namun tidak diikuti oleh kenaikan usia harapan hidup sehat (healthy life expectancy) secara signifikan.

Maknanya, orang usianya semakin panjang, namun sebagian sisa umurnya justru menjadi beban karena sakit. Sebagai contoh di Finlandia, Swedia, dan Australia negara dengan kategori IPM sangat tinggi, selisih antara life expectancy dan healthy life expectancy masih mencapai sekitar 10 tahun.

Misalkan usia harapan hidup seseorang telah mencapai 80 tahun, namun sejak umur 70 tahun menderita berbagai penyakit. Ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan. Defisit BPJS Kesehatan bisa terus membengkak jika kebijakan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tidak segera dilaksanakan.

"Oleh karenanya, melalui program gerakan masyarakat hidup sehat (germas) yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi tahun lalu, kita berharap dapat menurunkan angka kesakitan. Perilaku hidup sehat akan meningkatkan healthy life expectancy dan mencegah tergerusnya kesejahteraan penduduk Indonesia," imbuhnya. (ang/dnl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed