Pemerintah Siap Kurangi Ketergantungan pada Surat Utang

Jakarta - Pemerintah akan mengurangi ketergantungannya pada penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebagai alternatif pembiayaan defisit pada tahun 2009.

Langkah ini diambil karena biaya penerbitan SUN akan tinggi akibat situasi ekonomi global yang masih labil.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu saat ditemui dalam acara open house di rumah Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani, Komplek Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/10/2008).

"Kita akan menggodok mengenai startegi pembiayaan. Kita kan sudah menurunkan defisit ke 1,7% (RAPBN 2009). Kita lagi menghitung lagi dalam situasi terbaru ini apakah kita bisa menyerap obligasi yang akan diterbitkan 2009," jelas Anggito.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan jenis pembiayaan apa yang tepat ditengah situasi perekonomian dunia yang sedang tidak stabil.

"Kita memikirkan skenario dari semua, konsekuensi pada Indonesia akan kita pikirkan dengan tenang, jadi kita tidak perlu terburu-buru," tuturnya.

Strategi lain di luar penerbitan SUN untuk menambal defisit APBN 2009 antara lain dengan
menarik dana dari penjualan aset PPA (Perusahaan Pengelola Aset) yang saat ini dananya tidak terlalu dibutuhkan pemerintah karena defisit turun dari 1,9% menjadi 1,5% dari PDB.

"Kemudian RDI kita bisa tarik di 2009 untuk mengganti jumlah penerbitan utang, itu misalnya loh ya," imbuhnya.

Namun untuk opsi pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di 2009, pemerintah tidak akan melakukannya karena akan mengurangi dorongan pertumbuhan ekonomi.

Untuk tahun 2008 ini, Anggito mengakui bahwa krisis sektor keuangan global belum banyak berpengaruh kepada penerbitan SUN pemerintah.

"Kita pikir di 2009 ada dampaknya, tapi kita kan punya waktu. Mudah-mudahan kita bisa berpkir agak tenang, tidak terburu-buru karena 2008 tidak ada masalah dari sisi pemenuhan kebutuhan APBN," ujarnya.

(dnl/qom)