Importir Pasrah Jadi Sasaran Intensifikasi Pajak

Jakarta - Kalangan importir mengaku pasrah terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan-laporan surat pemberitahuan (SPt) pajak para importir yang selama ini diduga terindikasi sering dimanipulasi.

Ditjen Pajak telah mengeluarkan surat edaran  Nomor SE-60/PJ/2008 tentang pemanfaatan data pelaporan surat pemberitahuan (SPt) pada 21 Oktober 2008.

Tujuannya sebagai intensifikasi perpajakan dan memeriksa kemungkinan terjadinya praktik-praktik impor fiktif yang selama ini sering terjadi.

"Ditjen Pajak akan koreksi semua itu dari SPt semuanya, jadi wajar-wajar saja. Kalau bicara nakal dimana-dimana bisa saja nakal. Memasukan SPt itu kan masuk melalui accounting. Selama ini kita serahkan kepada mereka, kalau kita tidak ada waktu, kalau mau mainin itu di pajak atau accounting-nya," kilah Ketua Umum Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Amiruddin Saud, saat dihubungi Senin (3/11/2008).

Amiruddin menambahkan bahwa selama ini pihaknya para importir selalu menyetor PPN setiap tanggal 15 setiap bulannya dan itu rutin dilakukan. Sehingga kalau memang pihak Ditjen Pajak curiga, ia dengan tegas mempersilahkan saja.

"Itukan belum tentu, jangan salahkan, importir nggak ada apa-apanya, importir bayar pajak sebelum disentuh barangnya yaitu PPN dan PPh dan bea masuk," jelasnya.

Ditjen pajak selama ini menilai para importir 'nakal' mengakali pencatatan transaksi impor dengan modus menggunakan orang lain sebagai pembeli barang dengan memakai nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang bersangkutan. Sehingga nantinya bisa saja laporan SPt akan dicocokan dengan data-data bea cukai.

"Potensi pajak dari impor US$ 65 miliar dikali 10.000 lalu dikalikan 10% kan banyak, tapi itu belum besar. Coba lihat para penyelenggara tol kita, nggak tahu kan pajaknya disetor semuanya atau tidak," ucapnya. (hen/ir)