Hal ini dikatakan oleh Ketua Panitia Ad Hoc DPD RI Anthony Charles Sunarjo saat membacakan hasil kesimpulan rekomendasi DPD dalam Sidang Paripurna ke-6 DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2008).
"DPD meminta agar pemerintah menurunkan premium jangan hanya Rp 500 per liter, tapi Rp 1.000 per liter. Untuk solar juga," jelasnya.
Dalam rekomendasinya DPD memang mengatakan harga bahan bakar solar, minyak tanah dan gas perlu juga mendapat perhatian untuk segera diturunkan ke tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
"Dalam menerapkan kebijakan BBM ini, pemerintah jangan hanya melihat ke Jakarta atau Jawa saja. Tapi juga ke luar itu, sebab banyak sektor usaha yang tertekan dengan harga solar yang tinggi, seperti nelayan yang sangat tertekan dengan harga solar yang tinggi. Oleh karena itu harga solar ini harus diturunkan," tuturnya.
Dalam rekomendasi tersebut, DPD juga mengatakan dalam penurunan harga BBM tersebut perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap tingkat subsidi BBM. "Perlu dikembangkan jumlah nilai subsidi yang tetap, baik dari segi jumlah subsidi maupun perbedaan harga antara subsidi dan non subsidi," imbuhnya.
DPD meminta pemerintah mencari sistem yang baik agar masyarakat yang benar-benar butuh subsidi BBM yang mendapatkan BBM murah. "Pemerintah kita minta mencari sistem yang baik, agar subsidi BBM ini benar-benar diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan," katanya.
(dnl/qom)











































