Kadin Tuntut 3 Kebijakan Energi

Kadin Tuntut 3 Kebijakan Energi

- detikFinance
Selasa, 18 Nov 2008 10:35 WIB
Kadin Tuntut 3 Kebijakan Energi
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak 3 prioritas pebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi. Tiga tuntutan itu adalah penurunan harga solar, penerapan formula harga Bahan Bakar Nabati (BBN) dan segera penerapan domestic market obligation (DMO) batubara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kadin MS Hidayat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Kadin Chris Kanter di Rakornas Kadin bidang energi dan sumber daya mineral, di Hotel Dharmawangsa, Selasa (18/11/2008).

Menurut Hidayat, penurunan harga solar akan mendongkrak kegiatan di sektor UKM, meningkatkan produksi makanan dan minuman, pengurangan beban transportasi dan lain-lain.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kadin Indonesia berpendapat pemerintah harus mendukung sektor riil dengan menurunkan harga BBM solar," katanya.

Meski begitu ia mengaku paham penurunan harga premium dan solar sekaligus pada tahun ini akan mengundang risiko pembengkakan subsidi. Hal ini karena harga solar masih berada di bawah harga keekonomian. Ditambah lagi harga minyak diperkirakan masoh akan bergerak fluktuatif  beberapa bulan kedepan.

Selain itu Kadin mendesak agar penerapan Permen ESDM No 32 tahun 2008 mengenai penyedian pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (BBN/biofuel) agar diselenggarakan secara sungguh-sungguh termasuk kebijakan harga dan formulanya. Kadin juga mendesak kewajiban mencampur biofuel 5% terhadap BBM segera dipercepat.

"Kami minta agar kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintah agar ditetapkan segera," katanya.

Ia mencontohkan seperti rencana kebijakan insentif fiskal berupa pembebasan PPN dan pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk industri biofuel sebagai kompensasi penerapan status mandatori.

Tuntutan terakhir adalah mengenai desakan agar pemerintah segera menerapkan DMO untuk batubara agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penerapan kebijakan ini diharapkan bisa menjamin kelangsungan kepentingan kebutuhan dalam negeri termasuk proyek listrik PLTU 10.000 MW yang semuanya memakai batubara.

"Ketersedian listrik yang mantap akan mendorongnya bangkitnya sektor riil sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi berlanjut," serunya.

(hen/lih)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads