Pemerintah Jembatani Ekspor ke Timur Tengah dan Uni Soviet

Jakarta - Untuk menjaga pertumbuhan sektor riil khususnya dengan menjaga kinerja ekspor, pemerintah akan memfasilitasi perluasan pasar ekspor ke negara-negara Timur Tengah dan pecahan Uni Soviet. Hal ini dilakukan karena selama ini pasar ekspor dalam negeri masih mengandalkan pasar tradisional sepeti Amerika, Eropa dan Jepang.

Meskipun begitu, Deputi Menteri Kordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan dalam menjalankan rencana pengembangan pasar ekspor alternatif tersebut pemerintah terkendala oleh nilai tukar. Pasalnya, mata uang negara tersebut sulit dikonversi ke dolar AS.

"Mata uang pasar-pasar baru sulit ditukar dan selain kebanyakan dari mereka bukan anggota WTO (World Trade Organization)," katanya dalam perbincangan dengan wartawan di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (24/11/2008).

Eddy menjelaskan biasanya pola hubungan dagang dengan negara-negara tersebut dilakukan dengan pola imbal dagang, seperti oil for food atau dilakukan dengan bantuan bank koresponden di negara ketiga.

Sementara dalam hal pembiayaan, untuk membantu pembiayaan ekspor termasuk dalam rencana membuka pasar ekspor ke negara-negara baru tersebut, pemerintah meminta bantuan saluran pembiayaan melalui bank atau bank line kepada lembaga keuangan multilateral yaitu IFC (International Finance Corporation dan ADB (Asian Development Bank). Namun pemerintah juga mendorong bank lokal untuk ikut membantu.

"Pemerintah hanya memfasilitasi untuk membuka banking line, sosialisasi dan memberikan jaminan, selebihnya tugas swasta dalam hal ini Kadin," katanya.

Eddy mengatakan, pemerintah juga akan menyasar pasar ekspor dengan memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, WTO serta industri kreatif.

(dnl/ddn)