Implementasi Strategi Penangkal Krisis Diragukan

Jakarta - Kadin menilai lima strategi fiskal untuk penangkal dampak krisis finansial yang ditawarkan pemerintah kepada dunia usaha diragukan efektifitasnya untuk bisa mereduksi ekses krisis.

Kelima stratgei fiskal pemerintah itu adalah rediskonto wesel ekspor, trade financing, kejelasan status penyalur kredit mikro, menyiapkan lembaga penjamin kredit berbasis daerah, dan solusi mencegah PHK dengan modal ventura.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo kepada detikFinance, Kamis (11/12/2008).

"Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dan menawarkan lima strategi fiskal. Namun dari lima itu hanya strategi kredit mikro yang relevan untuk menggerakan perekonomian rakyat," tuturnya.  

Sedangkan empat strategi lain yang bertujuan mencegah perlambatan ekspor dikatakan Bambang tak efektif untuk diimplementasikan pada periode krisis sekarang.

"Bukankah sedang terjadi kekosongan permintaan di pasar global atas beberapa produk ekspor kita? Pertanyaannya, mau ekspor ke mana? Kalau ada permintaan, mengapa sektor-sektor usaha berorientasi ekspor merencanakan PHK atau merumahkan karyawan?" ujarnya.

Menurutnya otoritas fiskal dan moneter mencoba menutupi ketidakmampuan mereka dengan menuduh dunia usaha tidak mampu mengadopsi semua strategi fiskal itu. Esensi persoalan global dewasa ini adalah anjloknya permintaan yang mendorong sektor keuangan ekstra prudent dengan akibat keringnya likuiditas.

"Untuk menerobos kebuntuan global itu, banyak negara menstimulir perekonomiannya dengan memperbesar belanja pemerintah, menurunkan suku bunga, insentif pajak, dan geragam strategi fiskal utnuk menaikkan daya beli rakyat. Rangkaian stimulus itu berujung pada satu tujuan besar, membangun permintaan (konsumsi) sebagai salah satu variabel pertumbuhan," pungkasnya.
(dnl/ir)