Pemerintah Jangan Sembarangan Memberi Insentif

Jakarta - Pemerintah diminta tidak memberikan insentif secara sembarangan untuk membantu industri di tanah air dalam menghadapi krisis. Pemerintah harus benar-benar memilik sektor yang layak dibantu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanani disela-sela MUNAS V KADIN 'Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional' di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/12/2008)

Menurut Sofjan, sektor yang bisa diprioritaskan untuk mendapatkan insentif pertama adalah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Kedua, sektor yang menyerap konten lokal sebanyak mungkin. Ketiga, sektor perumahan rakyat.

"Ini yang harus diprioritaskan oleh pemerintah," ujar Sofjan.

Menurutnya, insentif yang diberikan harus benar-benar dipilih karena dana pemerintah sangat terbatas.

"Kita tahu uangnya terbatas, tidak lebih dari Rp 12,5 triliun. Itu yang bisa diberikan untuk membantu tekstil, untuk perbaikan mesin. Itu yang selama ini dilakukan Depperin," ujarnya.

Sofjan menilai masih banyak sektor yang tidak layak mendapatkan insentif. Seperti industri yang banyak mengandung komponen impornya.

"Sektor yang banyak impor content, mereka bisa selesaikan masalahnya sendiri. Biasanya mereka perusahaan joint venture, bukan itu yang harus diberikan," tegasnya.

Sementara Ketua Umum Kadin MS Hidayat mengatakan, dalam menghadapi krisis kali ini, maka yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat pasar domestik. Sebab mencari pasar baru luar negeri itu hampir tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu setahun.

"Itu memerlukan waktu dan network dari perbankan kita. Jadi satu-satunya adalah dengan memperkuat pasar domestik. Semua produksi nasional dijual di  dalam negeri, menggantikan produk ekspor," ungkapnya.

Menurut Hidayat, harus ada peraturan yang mengatur itu. "Kecuali mungkin barang modal promaterial untuk memprodukasi manufaktur itu diizinkan," ujarnya.

Langkah berikutnya, imbuh Hidayat, yaitu memperkuat daya beli masyarakat. "Jadi program BLT bisa itu diteruskan, menurunkan BBM dan solar itu juga untuk memperkuat daya beli masyarakat," ungkapnya. (epi/qom)