Hal ini disampaikan ketua Umum Kadin MS Hidayat dalam MUNAS V KADIN 'Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional' di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/12/2008).
Pertama, memantapkan stabilitasi ekonomi dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memulihkan transaksi antar bank. "Dan tersedianya likuiditas maupun pendanaan yang memadai untuk kelancaran sektor usaha," jelasnya.
Kedua, lanjut Hidayat, menyediakan rambu-rambu untuk mencegah masalah keuangan yang berpotensi sistemik dengan mekanisme yang jelas dan dapat segera di implementasikan apabila terjadi drisis likuiditas perbankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat, mempercepat pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektid khususnya penyerapan optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Kelima, mempercepat implementasi kebijakan sektor agro, pangan energi melalui koordinasi erat antar departemen dan antaar pusat dan daerah.
Keenam, pemerintah juga diminta untuk meninjau kembali perpajakan dengan tujuan penrurnan atau pembebasan pajak untuk barang-barang tertentu untuk meningkatkan permintaan domestik.
Ketujuh, mendorong percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang terbentur berbagai kendala, dan pengembangan industri kreatif.
Kedelapan, mengkaji peluang efisiensi biaya logistik dipelabuhan, biaya klistrik peak hour dan sebagainya dan rasionalisasi berbagai iuran dan retribusi baik dipusat maupun daerah.
Kesembilan, terus memajukan Indonesia sebagai tempat investasi atraktif dan melakukan perlindungan pasar dalam negeri dari barang selundupan mellaui mekanisme yang disepakati WTO," paparnya.
Presiden SBY yang hadir dalam pembukaan Munas mengaku menerima rekomendasi tersebut secara positif.
"Sembilan agenda sesungguhnya agenda pemerintah dan kami akan terus mencari jalan keluarnya," jelas Presiden dalam pidatonya.
(epi/qom)










































