Menurut anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy, hal ini karena pasokan elpiji dan infrastruktur masih tersendat hingga saat ini.
"Ditambah infrastruktur yang masih minim dan perlu waktu membangunnya. pemahaman pemerintah daerah yang belum mendukung & masih banyak problem lain. Saya optimis baru bisa jalan sekitar tahun 2011 atau 2012," ujar Tjatur dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Rabu (31/12/2008).
Selain itu, Tjatur juga menilai konversi minyak tanah ke elpiji sebenarnya sudah terbukti gagal. "Karena anggaran konversi hanya terserap 50 persen," jelasnya.
Adanya kegagalan suplai elpiji, imbuh Tjatur, juga membuat daerah yang sebenarnya sudah terkonversi kembali mencari minyak tanah ke daerah sekitarnya.
"Sehingga terjadi kelangkaan, hal tersebut memaksa Pertamina menambah suplai minyak tanah, akibatnya subsidi menjadi membengkak," ungkapnya.
Tingginya subsidi minyak tanah, lanjut Tjatur, juga disebabkan disparitas antara harga subsidi dan harga pasar yang sangat besar. Sehingga terjadi penyalahgunaan ke industri, pengoplosan dan penyelundupan yang sangat tinggi disertai ketidakmampuan pemerintah melakukan kontrol.
"Tidak jelasnya siapa yang boleh membeli mitan bersubsidi sehingga pembeli tidak terkendali," ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam paparan kinerja ESDM tahun 2008, realisasi subsidi minyak tanah mencapai Rp 48,202 triliun. Angka ini,telah melampaui rencana anggaran subsidi minyak tanah di tahun ini yaitu sebesar Rp 37,949 Triliun.
(epi/lih)











































