.webp)
Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2009).
"BPH Migas dan Pertamina akan melanjutkan pelaksanaan Kartu Kendali Minyak Tanah Bersubsidi pada tahun 2009. Pengembangan kartu kendali ini akan dilakukan di daerah yang telah dilakukan pendataan oleh BPH Migas dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) terkait," katanya.
Pada tahun 2008, BPH Migas telah melaksanakan pendataan pengguna minyak tanah pada 14 kota yang berada di luar pulau Jawa. Daerah tersebut adalah Aceh Besar, Simalungun, Tanjung Pinang, Solok, Jambi, Tulang bawang, Pontianak, Kepahiang, Banjar Baru, Maros, Kota Bima dan Manggarai Barat serta Muna.
Sementara koordinasi dan sosialisasi lanjutan dalam rangka implementasi kartu kendali juga telah dilakukan di Magelang, Solo, Kudus, Pemalang, Purwakarta, Subang, Karawang, Lamongan, Mojokerto, Kediri, Madiun, Yogyakarta, Bontang, Banjarbaru, Medan, Makasar, Maros, Manado, dan Gorontalo.
Penataan keagenan pun telah dilakukan di Kota Purwakata, Subang, Karawang, Bogor, Surakarta dan Sragen. Penataan agen yang tengah berjalan saat ini adalah di wilayah Lamongan dan beberapa kabupaten di Jawa timur.
Untuk selanjutnya, pelaksanaan pendistribusian minyak tanah bersubsidi dilakukan melalui sistem tertutup dengan menggunakan kartu kendali. Hal ini dilaksanakan Pertamina selaku badan usaha yang diberikan penugasan distribusi BBM bersubsidi dengan pemda. Keterlibatan pemerintah daerah mengacu pada keputusan Kepala BPH Migas nomor 160/PSO/BPH Migas/Kom/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008.
"BPH Migas akan melakukan pengawasan secara konsisten atas implementasi pendistribusian minyak tanah dengan sistem tertutup tahun 2009," katanya. (epi/lih)
