Penjualan BBM Januari Surplus Rp 1,1 Triliun

Jakarta - Pemerintah menyatakan menerima kelebihan atau surplus dari penjualan BBM bulan Januari sebesar Rp 1,1 triliun. Penerimaan surplus ini akan dimasukan kedalam penerimaan negara bukan pajak.

"Estimasi kami ada kelebihan sekitar Rp 1,1 triliun, surplus ini dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (15/2/2009).

Sri Mulyani menjelaskan surplus ini terjadi karena harga jual eceran lebih tinggi daripada harga patokan maka selisih ini akan menjadi surplus. "Sebaliknya apabila harga jual eceran lebih rendah dari harga patokan maka pemerintah akan mensubsidi yang masuk ke dalam perhitungan belanja subsidi di APBN," jelasnya.

Kebijakan harga BBM dalam negeri pada dasarnya ada dua macam yaitu harga eceran dan harga patokan. Selisih harga patokan dan harga jual eceran tanpa pajak adalah subsidi. Harga patokan adalah MOPS plus alpha. Harga MOPS dikaitkan dengan harga ICP yang naik turun sesuai dengan fluktuasi harga minyak bumi di pasaran dunia.

Sri Mulyani menjelaskan, surplus ini terjadi karena harga minyak dunia sedang menurun. Namun perlu diingat bahwa pada tahun 2008, harga minyak dunia berfluktuasi dari US$ 91 per barel di bulan januari melonjak tajam ke US$ 135 per barel pada bulan juli dan kembali anjlok tajam ke level US$ 39 per barel di akhir 2008 yang diikuti dengan penurunan harga BBM dalam negeri sejak 1 desember 2009.

"Dalam situasi ini pemerintah tetap menjaga stabiliyas harga BBM dalam negeri akibat melonjaknya subsidi mulai bulan Februari sampai dengan bulan oktober dan terdapat surplus pada bulan november dan desember 2008," paparnya.

Sri Mulyani menjelaskan seluruh perhitungan minyak baik surplus maupun subsidi yang ada tersebut dialporkan dalam laporan keuangan Pemerintah pusat tahun 2008 yang akan diaudit oleh BPK."LKPP akan diselesaikan pada bulan maret dan akan diaudit BPK. Begitupun dengan surplus Rp 1,1 Triliun yang terjadi di bulan januari itu juga akan diaudit BPK," ungkapnya.

Namun Sri Menambahkan, kelebihan Rp 1,1 Triliun ini tentunya akan di-offset ke subsidi bbm tahun ini yang kemungkinan akan bertambah sebesar Rp 2,7 triliun ditahun ini. Angka ini diluar subsidi BBM yang diajukan pemerintah dalam APBN Penyesuaian 2009.

"Mungkin kita akan tambah subsidi Rp 2,7 sampai akhir tahun. Kalau kita bicara manajemen satu tahun Rp 1,1 Triliun itu, nanti akan ter-offset disubsidi yang kemungkinan akan meningkat hingga akhir tahun 2009." imbuhnya. (epi/dro)