Pengembangan Natuna Butuh Lembaga Pengelola Dana

Jakarta - BP Migas menilai pengembangan lapangan gas Natuna D Alpha memerlukan adanya sebuah lembaga pengelola dana investasi. Hal serupa sudah dilakukan dalam pengembangan lapangan Tangguh yang  mempercayakan pengelolaan dana investasinya pada ADB.

Demikian disampaikan Kepala BP Migas R Priyono usai rapat panitia khusus hak angket DPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2009).

Menurut Priyono, dengan adanya lembaga pengelola dana investasi yang kredibel, maka investor bisa yakin bahwa dana yang dikucurkannya akan kembali sesuai jadwal.
 
"Ada lembaga yang memegang uang itu supaya investor save. Pertamina butuh uang US$ 40 miliar itu kan dari pasar uang internasional. Mereka mau kalau ada yang kelola. Jadi dengan adanya lembaga ini kontraktor yakin akan investasinya akan kembali sesuai jadwal," katanya.

Skema seperti ini, lanjut Priyono, pernah diterapkan dalam pengembangan blok Tangguh. Saat itu Departemen Keuangan memilih ADB sebagai lembaga pengelolanya.

"Kalau di Natuna nanti bisa World Bank atau siapa saja. Di Tangguh kalau tidak salah ADB. Izinnya lewat Depkeu," ungkapnya.

Namun hingga saat ini, Priyono mengaku Pertamina mesih belum mengajukan insentif apapun untuk mengelola Natuna.

"Belum ada yang diajukan, lagipula kita lihat dulu keekonomiannya seperti apa yang diajuin. Misalnya pengembangan dia ada 70 persen C02 jadi butuh dana besar sekali. Apalagi jika Pertamina menjadi lead opertor itu konsekuensinya tinggi sekali. Pertamina harus mencari uang di pasar internasional, jika parnernya secara finansial partnernya tidak mampu," jelasnya.

(epi/lih)