Anggota Komisi VII akan Desak Pertamina Tarik Surat Protes

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR akan meminta Pertamina untuk menarik surat protesnya. Penarikan surat tersebut bisa dilakukan Pertamina dengan cara mengakui bahwa perseroan keliru dengan mengirimkan surat tersebut.

"Pertamina harus menarik surat protesnya agar ini semua clear. Dengan mengakui bahwa ia keliru atas surat itu dan mengakui apa yang dipertanyakan DPR dalam rapat tersebut masih dalam koridor pengawasan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Sonny Keraf saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (22/2/2009)

Dalam 'rapat perdamaian' yang diagendakan besok Senin (23/2/2009), Sonny menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan kepada Pertamina mengenai maksud surat protes yang dilayangkan pada Komisi VII DPR.

"Kita mau mendengarkan penjelasan maksud dari surat itu apa? Dari surat itu terkesan mereka tidak mau diawasi dan seolah-olah pertanyaan kami soal pengangkatan Dirut baru itu bukan bagian dari fungsi pengawasan. Padahal itu bagian dari fungsi pengawasan yang diatur dalam UU apalagi ini perusahaan milik negara. Yang penting bagi kami mereka harus mereka tidak boleh berpikir kalau mereka tidak diawasi," tambahnya.

Sonny menjelaskan tidak hanya Komisi VII saja yang mempertanyakan soal mekanisme pemilihan Karen Agustiawan dan Omar S Anwar sebagai Dirut dan Wadirut baru Pertamina, namun publik juga mempertanyakan hal ini.

"Media dan publik sendiri mempertanyakan mengenai mekanisme terpilihnya Dirut baru Pertamina tersebut, makanya aneh juga kalau kami (Komisi VII) tidak mempertanyakan itu," jelas Sonny.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, imbuh Sonny, muncul karena anggota Komisi VII ingin mengetahui bagaimana visi dan misi Direktur baru untuk membawa Pertamina menjadi World Class Company.

"Kami kan ingin tahu bagaimana visi dan misi Dirut baru membawa Pertamina menjadi world class company, bagaimana  cooporate plan, corporate culture dan rencana pengembangan SDM ke depan. Dari situ kan kami bisa melihat tepat atau
tidak tepat dia dipilih menjadi Direktur utama. Minimal itu yang dia paparkan dalam rapat tanggal 10 Februari lalu, tapi ternyata yang muncul adalah surat protes," ungkapnya.
 
Saat ditanya, apakah sebagai rekan kerja Pertamina tidak boleh memprotes DPR, Sonny menjawab pertanyaan tersebut secara implisit. "Presiden saja yang dikritik, dipertanyakan kinerjanya oleh DPR, tidak pernah protes kepada DPR," kata politisi PDI-P ini.

Sonny juga mengelak ketika ditanya apakah Pertamina perlu minta maaf atas surat protes yang diajukannya. "Lihat saja dalam pertemuan besok. Bisa saja dalam pertemuan besok itu terjadi," tandas Sonny.

Seperti diketahui, dalam  rapat dengar pendapat yang digelar Senin (16/2/2009), Pertamina dan Komisi VII memang kembali bersitegang. Komisi VII merasa tersinggung dengan sebuah surat yang dilayangkan Pertamina.

Dalam surat tersebut, Pertamina mengaku kecewa dengan rapat sebelumnya karena ada anggota Komisi VII yang mempertanyakan hal-hal di luar agenda rapat. Akibat perselisihan ini rapat kembali ditutup sebelum selesai dan membuat Dirut Pertamina Karen Agustiawan keluar dari ruangan dengan mata yang berkaca-kaca.
(epi/lih)