Menkeu Tertampar Predikat Buruk Ditjen Perbendaharaan

Jakarta - Direktorat Jenderal (ditjen) Perbendaharaan departemen keuangan masih masuk dalam 10 instansi terburuk oleh KPK karena suka menerima uang. Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa tertampar dengan predikat buruk itu.

"Saya minta tahun depan kantor perbendaharaan tidak masuk sebagai 10 instansi terburuk dalam hal suka menerima uang. Saya disappointed karena seluruh Dirjen Perbendaharaan dinilai tidak baik oleh KPK. Saya tidak tahu kenapa hasilnya tidak baik, ini suatu tamparan bagi kita," kata Menkeu.

Hal itu diungkapkan Menkeu dalam sambutan acara pelantikan 13 pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan di Graha Sawala, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (26/2/2009).

Menkeu mengatakan reformasi bidang keuangan butuh komitmen besar. Selain melakukan reformasi, Menkeu juga menyindir pejabat di Ditjen Perbendaharan yang berdasarkan survei terakhir KPK mengatakan, kantor perbendaharaan masih dinilai jelek karena masih ada yang menerima uang.

"Ini tantangan besar karena saudara-saudara juga nanti akan memimpin di daerah dan juga untuk instansi-instansi yang berhubungan dengan masyarakat seperti Pajak, Perbendaharaan atau Ditjen Kekayaan Negara itu harus bersih," tegasnya.

Menkeu mengaku kecewa kalau Bea Cukai, Pajak, Kekayaan Negara, dan Perbendaharaan masih dinilai tidak baik karena ini adalah cerminaan wajah depkeu di mata publik. "Karena itu reformasi itu harus dijalankan dengan benar," katanya.

Selain itu, Menkeu juga minta tambahan tugas untuk Perbendaharaan dalam hal pencatatan keuangan negara. Hal ini penting sebagai penilaian Menkeu dalam kompetensinya mengelola keuangan negara dan menggunakan uang dengan baik. (ir/lih)