RI dan Myanmar Andalan Keamanan Energi dan Pangan ASEAN

Jakarta - Indonesia dan Myanmar menjadi negara yang diandalkan untuk menjamin keamanan pangan dan energi terutama di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan Myanmar, Indonesia dinilai masih memiliki kompetensi yang lebih baik.

Demikian disampaikan Kepala BKPM M Luthfi di sela-sela World Islamic Economic Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (2/3/2009).

"Kalau kita bicara panjang, mungkin di ASEAN hanya Indonesia dan Myanmar yang punya kemungkinan untuk bisa mengembangkan security of foods and energy. Saya yakin, kalau kita dibandingkan dengan Myanmar, kita punya competence yang lebih baik," katanya.

Pangan dan energi memang dua hal yang menjadi fokus penting dalam pembahasan WIEF 2009 kali ini. Kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan utama yang tidak terlepas dari krisis ekonomi global saat ini.

Kerjasama Kaltim dan Ras Al-Khaimah US$ 1 Miliar

Demi meningkatkan investasi di sektor pangan dan energi, investor-investor Timur Tengah pun coba digaet melalui sejumlah kerjasama, terutama di bidang energi yang ditandatangani hari ini dalam acara yang sama. Kerjasama energi yang diteken hari ini antara lain kerjasama antara pemerintah Kaltim dengan pemerintah Ras Al-Khaimah Emirate senilai US$ 1 miliar.

"Kalau kita lihat Ras Al-Khaimah Emirate, untuk buka rel kereta api. Kira-kira investasi US$ 500 juta. Kemudian tambang batubara yang kira-kira reserve-nya 2 miliar ton. Jadi rel tersebut akan membawa batubara ke luar. target awalnya US$ 750 juta, sekarang diperbaiki jadi US$ 1 miliar," katanya.

Menurut Luthfi, proses proyek tersebut saat ini sudah berjalan lumayan jauh. Ras Al-Khaimah Emirate sudah mulai menghitung cadangan batubara dan ketentuan-ketentuan dalam kerjasama.

"Ini yang akan dikerjakan Ras Al-Khaimah Emirate. Ras Al-Khaimah ini salah satu kesultanan kecil di Uni Emirate Arab yang masih ingin maju, tapi masih bullish untuk mengerjakan ini," katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya Ras Al-Khaimah Emirate sudah membuka dan menaikan kerjasama untuk proyek smelting (peleburan) di Tanjung Api-api, Sumatera Selatan.
 
"Pak Gubernur sudah lapor ke Pak Presiden. Sekarang lagi nunggu keputusan untuk bisa jalankan Tanjung Api-api. Begitu masalah demand selesai, akan diclear," katanya.

(lih/ir)