Transaksi Kecil Diusulkan Tak Perlu L/C

Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan usulan Kadin agar kewajiban penerapan letter of credit (L/C) dibagi berdasarkan nilai transaksi. Transaksi ekspor impor yang bernilai kecil dinilai tak perlu pakai L/C.

Demikian disampaikan Wapres Jusuf Kalla usai salat Jumat di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2009).

"Soal L/C, Kadin wacanakan berdasarkan nilai transaksi, yang kecil tidak pakai L/C," katanya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan telah mengeluarkan revisi aturan kewajiban L/C. Kini L/C hanya diwajibkan bagi aktivitas ekspor impor pertambangan, timah dan CPO.

Menurut JK, aturan ini diterapkan pada sumber daya alam dengan tujuan untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya tersebut.

"Masa diekspor begitu saja tanpa catatan. Tanpa uang yang jelas masuk. Itu penting untuk menjaga kekayaan negara. Jangan nanti sawit habis semua, lahan dikasih dengan bunga murah oleh pemerintah jaman dulu kok devisanya tidak jelas," katanya.

Selain itu, sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam merupakan tanggungjawab pemerintah agar ketersediaannya terjamin untuk waltu yang lama.

"Semua yang berhubungan kekayaan alam itu pemerintah berkewajiban menjaga suistanablity dan juga pertanggungjawaban bahwa sumber tanah air yang diekspor itu mana devisanya. Sehingga harus berbentuk L/C supaya dapat dikontrol," katanya.

Seperti juga disebutkan sebelumnya, kewajiban L/C ini diundur dari Maret 2009 menjadi April 2009. Pemunduran ini dilakukan untuk melakukan sejumlah kesiapan.

"Ini karena mereka impor ekspor kelihatannya belum terlalu siap, maka harus ditunda sampai April. Ada sebulan, tapi pada prinsipnya tetap berjalan. Hanya penyesuaian waktu," katanya.

(lih/qom)