RI Ingin Harga CPO-nya Bisa Jadi Harga Acuan Internasional

Jakarta - Indonesia ingin menjadi negara acuan untuk penetapan harga CPO internasional. Ssebagai negara produsen dan eksportir CPO besar di dunia, harga Indonesia sudah layak untuk menjadi acuan.
 
Hal ini dikatakan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (23/4/2009).
 
"Kita itu merupakan eksportir dan produsen CPO terbesar di dunia, jadi kita harus bisa menjadi acuan pricing harga CPO internasional bukannya Rotterdam, kita harus jadi leader," tandasnya.
 
Bayu mengatakan di Indonesia harga CPO berpatokan pada harga Belawan yang nilainya lebih rendah dibandingkan harga Rotterdam yang sudah dihitung ongkos transportasi.
 
"Ekspor CPO kita per tahun mencapai 15 juta ton, Malaysia masih di bawah itu. Karena itu kita harus jadi referensi harga," ujarnya.
 
Sebagai negara pengekspor 90% CPO di dunia maka Indonesia sangat berkeinginan menjadi penentu harga CPO internasional.
 
"Dalam waktu dekat kita akan ubah, pricing kita yang menentukan. Market dan trading Indonesia yang punya, itu tidak mudah karena negara lain akan bereaksi atas apa yang kita lakukan, kita harus mempunyai kemampuan untuk meng-counter itu," paparnya.
 
Dengan menjadi penentu harga, maka Indonesia tidak tergantung lagi pada orang lain dan dapat membangun industri CPO Indonesia sampai hilir.

"Yang penting lagi stabilitas dalam negeri untuk CPO dan minyak goreng, dengan kita menjadi referensi harga maka aspek spekulasi karena faktor eksternal bisa dikurangi," tukasnya.

Produksi 2 Kali Lipat

Produksi CPO Indonesia pada 10 tahun ke depan akan mencapai 50 juta ton atau naik dua kali lipat lebih dari total produksi CPO saat ini yang sebesar 20 juta ton.
 
"Dengan berbagai usaha peremajaan tanaman, dan juga pertanaman yang dilakukan petani, dalam 10 tahun produksi CPO bisa meningkat jadi 40-50 juta ton per tahun," jelasnya.
 
Bayu mengatakan, porsi produksi CPO dari petani akan meningkat pesat menjadi 25-30% dari total produksi tersebut, sementara dari PTPN (PT Perkebunan Nusantara) porsinya 20% dan 50% dari swasta baik lokal maupun asing.
 
"Peningkatan produksi itu bisa dicapai tanpa perlu memperluas lahan sawit secara besar-besaran. Saat ini total lahan sawit bisa mencapai 7 juta ha lebih," jelasnya.
 
Ia menambahkan, produksi sebesar 40-50 juta ton ini didapat utamanya dari Pulau Sumatera dan Kalimantan, tanpa memperhitungkan produksi dari Papua.
 
"Yang penting adalah bagaimana meningkatkan produktivitas lahan sawit kita, karena saat ini produktivitas kita masih kalah dari Malaysia. Kalau di Malaysia itu produktivitasnya 20 sampai 30% lebih tinggi dari kita," pungkasnya.




(dnl/qom)