"Saya kira dengan kondisi sekarang yang paling realistis adalah 8-9 persen. Bukan saya berpihak pada JK ya," ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bambang Susatyo usai Kadin Ketemu Capres RI di Hotel Shangri La, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Menurut Bambang, target pertumbuhan tujuh persen yang disampaikan Presiden SBY dinilai cukup naif. "Tujuh persen saya kira cukup naif. Itu artinya beliau tidak mempunyai kemampuan yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih tinggi," jelasnya.
Bambang menjelaskan dalam situasi krisis ini cuma ada dua cara untuk mendorong pertumbuhan tersebut. Pertama, membelanjakan uang negara sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya.
"Sekarang belum bisa, walau palu sudah diketuk tapi realisasi belanja negara masih terhambat. Birokrasi harus diperbaiki di Depkeu," katanya.
Cara kedua yaitu, imbuh Bambang, meningkatkan konsumsi rumah tangga harus ditingkatkan. Pada kuartal ini turun dari 5,8 persen menjadi 4,1 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari ketiga capres tersebut, Bambang menilai JK lebih menekankan pada politik APBN dimana Indonesia akan sekuat-kuatnya mengurangi hutang dan sekuat-kuatnya menggunakan dana APBN untuk pergerakan ekonomi.
"Saya kira, Bu Mega banyak kemajuan, lima tahun lalu kami sering bertemu dengan beliau perubahannya banyak sekali. Sekarang lebih maju tiga-tiganya baik, bersaing, konsepnya semua realistis. Hanya mungkin incumbentnya sekarang SBY sehingga parameternya ada," jelasnya.
Bambang juga menyatakan selama masa pemerintahan SBY, menteri-menterinya dinilai tidak pandai menyajikan data sehingga apa yang menjadi fakta tidak dia lihat.
"Jadi ada pertumbuhan tapi faktanya, pengusaha ini yang kolaps. Banyak yang tutup pabriknya, dikatakan kemiskinan berkurang, faktanya tingkat konsumsi rumah tangga kita turun dr 5,8 persen menjadi 4,1 persen, itu indikasi kemiskina semakin meluas," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Bambang juga berharap Presiden terpilih kedepan harus memiliki sikap yang tegas dan bisa menyinkronkan kebijakan moneter dan fiskal.
"Bisa mengakurkan kebijakan lapangan Banteng dan Kebon Sirih. Seringkali pemerintah ingin BI turunkan BI Rate, BI ingin tekan perbankan nasional turunkan suku bunganya," ujarnya.
(epi/lih)











































