Pembatasan SPBU Tidak Efektif Tekan Konsumsi BBM

Jakarta - Pembatasan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dinilai tidak efektif untuk menekan konsumsi premium dan solar 2010.

"Itu tidak efektif. Itu sama saja dengan membatasi BBM secara paksa dan terselubung," ujar  Direktur Ekesekutif Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (7/6/2009).

Menurut Pri Agung, rencana itu juga akan  mengurangi insentif pembangunan SPBU di wilayah-wilayah di luar Jawa dimana masih kekurangan SPBU.

"Kontraproduktif terhadap pengembangan infrastruktur distribusi BBM itu sendiri," jelas Pri Agung.

Begitupun dengan rencana penggunaan smart card, Pri Agung menilai hal tersebut  juga tidak efektif.

"Ketika harga keekonomian sudah tercapai malah jadi useless .Dua-duanya tidak menyelesaikan akar masalah," ungkap Pri Agung.

Daripada menerapkan kedua program tersebut, imbuh Pri Agung, lebih baik pemerintah menaikan harga BBM dan kemudian  anggaran subsidinya digunakan  untuk membangun infrastruktur.

Adapun infrastruktur yang bisa dibangun dari uang subsidi tersebut yaitu kilang BBM supaya tidak impor lagi, pipa transmisi distribusi gas supaya gas bisa gantikan bbm,transportas masal spt monorail atau kereta api untuk mengurangi konsumsi BBM transportasi.

Program-program ini, lanjut Priagung, dimasukkan kedalam APBN setiap tahun secara konkret, detail, dan spesifik (disebutkan dibangun dimana, kapan  harus selesai, dsb) kemudian disampaikan secara terbuka ke masyarakat.

"Saya yakin kalau jelas kompensasinya untuk hal-hal yang produktif dan nyata, masyarakat juga akan menerima.Tapi kalau cuma menaikkan-naikan saja seperti selama ini, ya jangan harap masyarakat tidak akan demo lagi," papar Pri Agung.

Seperti diketahui, untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi tahun 2010, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) sedang mengkaji pembatasan pembangunan SPBU yang menjual BBM bersubsidi.

Selain itu, penggunaan smart card juga menjadi salah satu opsi untuk pengurangan konsumsi BBM bersubsidi.

Adapun rincian volume BBM bersubsidi yang disetujui Komisi VII DPR dalam RAPBN 2010 terdiri dari premium termasuk bioethanol sebanyak 21.454.104 kiloliter (KL), solar termasuk biodiesel sebanyak 11.250.675 kl dan minyak tanah sekitar 3,8 juta kl.

(epi/qom)