.webp)
"BHP terus menerus melakukan review dan proyek-proyek ini akan dihentikan sementara dalam beberapa bulan,"ujar Presiden Direktur PT Lahai Coal Indra Diannanjaya saat dihubungi wartawan, Selasa (9/6/2009).
Indra menyatakan pihaknya sedang mencari opsi-opsi komersial terbaik yang bisa menguntungkan berbagai pihak. "Apakah itu akan dijual atau dikembalikan ke pemerintah atau bisa juga akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia," papar Indra.
Adapun 450 karyawan yang terlibat pada seluruh proyek BHP di Indonesia, lanjut Indra, akan di-PHK. "Karena proyeknya dihentikan maka seluruh karyawan akan di-PHK," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengakui pihaknya memang sudah mendengar rencana perusahaan tambang asal Australia itu untuk menarik investasinya di Indonesia.
"Mereka memang sudah berencana, namun belum menyampaikannya secara resmi," tandas Bambang saat dikonfirmasi wartawan.
Namun menurut Bambang, opsi PHK tersebut bisa dihindarkan dengan mengembalikan lahannya ke pemerintah atau bekerjasama dengan perusahaan lain. "Jika memang dialihkan, maka kemungkinan PHK kecil," tandasnya.
Sebelumnya, dalam siaran persnya yang dilansir detikFinance menyebutkan sebagai bagian dari peninjauan terus menerus terhadap proyek batubara Maruwai maka BHP Billiton memutuskan untuk tidak meneruskan proyek tambang Haju di bawah PT Lahai Coal.
Proyek batubara Maruwai terdiri dari tujug Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B). Dari tujuh PKP2B ini, BHP Biliton sedang membangun Tambang Haju (PT Lahai Coal), dan melakukan kajian kelayakan apda blok Lampunut (PT Maruwai Coal) dalam rangka penyelidikan pengembangan tambang terbuka batubara.
Kajian kelayakan pada blok lampunut juga akan dihentikan dan kegiatan-kegiatan PKP2B lainnya akan ditinjau ulang. Begitupun dengan proyek perusahaan tambang asal Australia ini di tambang Haju juga tidak cukup tepat bagi BHP Billiton untuk dilanjutkan pengembangannya.
"Evaluasi lebih lanjut sedang dilakukan terhadap kepentingan perusahaan yang masih ada untuk menentukan pilihan-pilihan komersial yang lebih baik di masa datang," ungkap siaran pers tersebut. (epi/lih)
