Hal ini disampaikan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero),Ferederick Siahaan dalam
rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (10/6/2009).
"Sampai 3 Mei, PLN punya utang Rp 23,6 Triliun. Sampai hari ini tagihan Pertamina ke PLN meningkat menjadi Rp 26 Triliun," ujar Ferederick.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khususnya cashflow untuk sediakan likuiditas dan menjaga inventory BBM PSO dalam level cukup aman," ungkapnya.
Selain PLN, imbuh Ferederick, TNI juga tercatat masih memiliki utang atas pembelian BBMnya. Hingga 3 Mei 2008, total utang TNI mencapai Rp 6,9 Triliun.
"TNI masih dibatasi besaran anggaran yang bisa dicairkan setiap tahun terkait konsumsi BBM yang dipakai TNI," jelasnya.
Sementara itu, utang TPPI ke Pertamina hingga 3 Mei 2009 mencapai Rp 2,6 Triliun. Selain itu, juga ada utang di Departemen ESDM sebesar Rp 2,3 Triliun yang merupakan kekurangan atau selisih besar anggaran tabung yang distribusian dengan anggaran tersedia.
"Seperti diketahui, telah dilakukan percepatan-percepatan untuk pendisribusian tabung dan aksesoris tabung 3 KG. Namun anggaran tidak sesuai besarnya dengan tabung yang didistribusikan," katanya.
Untuk utang maskapai penerbangan Garuda, kata Ferederick, hingga 3 Mei 2009 mencapai Rp 967 miliar.
"Utang Garuda hampir Rp 1 Triliun. Rencananya besok kami akan melakukan penandatanganan restrukturisasi utang Garuda bersama dengan kreditor-kreditor lainnya di Garuda," papar Ferederick.
Sementara untuk utang Merpati ke Pertamina hingga 3 Mei 2009 mencapai Rp 397 miliar.
"Ini juga masih jadi kendala, saat ini sudah dalam pengawasan Kementerian negara BUMN. Untuk selanjutnya akan restrukturisasi terhadap kewajiban Merpati ke Pertamina," tandasnya.
(epi/qom)











































