.webp)
"Kalau komisaris perlu diawasi, yang mengawasi adalah pemilik aslinya, yaitu pemerintah dalam hal ini Menneg BUMN," tandasnya saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (11/6/2009).
Kondisi ini memperlihatkan sudah banyaknya mekanisme atau kerangka pengawasan yang telah dibuat untuk mencegah sumbangan-sumbangan liar ke partai politik. Namun kenyataanya sederet nama-nama komisaris perusahaan BUMN kini telah menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu.
Sri Mulyani mengatakan pengawasan di BUMN sudah cukup berlapis-lapis dengan ketentuan yang sudah jelas, misalnya dari sisi tata kelola perusahaan sudah ada ketentuan rambu-rambu yang menjadi batasannnya.
Selain itu dari sisi aturan yang mengatur para pengurus BUMN termasuk dari jajaran dewan komisaris sampai jajaran direksi BUMN telah jelas memiliki sistem pengawasan yang ketat.
"Ini sudah ada dalam corporate governance masing-masing," ucapnya.
Selain itu pengawasan Dewan Komisaris BUMN, secara langsung di awasi oleh Menteri Negara BUMN selaku shareholder yang memiliki BUMN-BUMN tersebut.
Sedangkan menyangkut akuntabilitas keuangan, lanjut Sri Mulyani, semuanya sudah memiliki sistem auditnya masing-masing.
"Itu sudah diaudit juga secara umum dan apa yang do dan don't ," ucapnya.
(dnl/lih)
