Depkeu Masih Kesulitan Hitung Aset Negara

Jakarta - Departemen Keuangan mengaku hingga kini masih kesulitan melakukan penilaian terhadap aset-aset milik negara di sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Demikian disampaikan Dirjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto saat ditemui di kantornya, Jumat (19/6/2009).

"Belum semuanya selesai, karena ada beberapa instansi yang asetnya luar biasa besar," ucapnya.

Beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki aset dengan jumlah besar antara lain Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Departemen Pertahanan (Dephan).

Misalnya ia mencontohkan untuk di Departemen Pekerjaan Umum asetnya bermacam-macam seperti jalan, jembatan, irigasi, dam, waduk, bandara yang memerlukan proses kejelian untuk menilainya.

Soal adanya tambahan aset negara sebesar Rp 600 triliun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperkirakan dari revaluasi, dikatakannya tambahan itu bukan hanya berasal dari revaluasi aset.

"Tidak, dari tahun ke tahun kan ada belanja modal, belanja barang. Meningkat karena itu, dan juga keran hasil koreksi, inventarisasi, dan penilaian," ucapnya.

Sebelumnya Departemen Keuangan telah melakukan revaluasi aset negara sebesar Rp 173,17 triliun hingga 5 Juni 2099. Dengan begitu jumlah saldo aset negara per 5 Juni 2009 berjumlah Rp 320,4 triliun, karena saldo awal aset negara adalah Rp 147,31 triliun.

"Saat ini Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah 100% direvaluasi asetnya ada 38 K/L," ujar Hadiyanto Senin malam (8/6/2009).

Pemerintah menargetkan revaluasi aset negara akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2010. Namun Hadiyanto berharap revaluasi aset negara akan selesai lebih awal.

Belum selesainya revaluasi aset negara ini memang menjadi salah satu penyebab LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sampai saat ini mendapatkan opini disclaimer dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Karena itu Hadiyanto berharap revaluasi aset akan cepat diselesaikan.

"Kalau dari sudut inventarisasi dan penilaian aset kita akan selesaikan secepat mungkin di tahun ini (2009), sehingga kalau perlu penyempurnaan di sisa waktu ini diselesaikan di tahun ini, kita akan terus berkonsultasi dengan BPK," pungkasnya.

(hen/lih)