Pengusaha Tanggapi Hasil Pilpres

Jakarta - Sejumlah lembaga survei merilis kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Apa tanggapan para pengusaha atas kemenangan pasangan SBY-JK ini?

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengharapkan presiden terpilih mempertimbangkan implementasi pemikiran atau program capres yang kalah dalam pilpres, agar menjadi program pemerintah terpilih termasuk bidang ekonomi.

"Pemerintah yang baru perlu mempertimbangkan pemikiran capres yang kalah, karena ada 1 dan 2 (pemikiran) yang baik yang patut  dipertimbangkan," harap Hidayat ketika dihubungi, Rabu (8/7/2009).

Kadin kini telah menyusun roadmap program-program yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintahan baru. Rencananya road map tersebut akan diserahkan  setelah pelantikan presiden terpilih bulan Oktober mendatang.

Hidayat juga berharap semua pihak bisa menerima kemenangan pasangan SBY-Boediono ini. Dan setelah pesta demokrasi ini selesai, masyarakat diharapkan bisa melakukan kegiatannya seperti semula. Ia meminta pertikaian politik harus segera diakhiri.

"Saya minta ada rekonsiliasi nasional," serunya.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan mengenai hasil perhitungan suara capres dan cawapres, sebaiknya harus menunggu dari pengumuman KPU yang resmi, karena masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan.

"Kita menunggu saja, karena kita tidak begitu mengerti perhitungan quick count apakah seribu sekian suara itu bisa mewakili semuanya," imbuhnya.

Meskipun ia mengatakan  kepada presiden terpilih nantinya harus konsisten dengan peraturan yang sudah ada, menjaga stabilitas politik, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan memperbaiki infrastruktur.

"Ini PR-PR yang sudah ada yang harus dijalankan. Kalau SBY (terpilih), kan sudah tahu PR-PR yang sudah ada semoga dia bisa menyelesaikan," serunya.

Ditempat terpisah, Presiden Direktur Indomobil Group Gunadi Shinduwinata menyatakan, para pelaku usaha kini siap menanti janji pada capres. Presiden  terpilih nanti juga diharapkan bisa segera membenahi berbagai masalah yang menghambat perekonomian.

Salah satunya adalah infrastruktur pendukung ekonomi yang menurut Gunadi masih sangat minim. Hal itu bila haruslah segera dibenahi, karena bila tidak tentu akan menyulitkan para pelaku usaha untuk memperbesar ekonomi bangsa.

Sebagai contoh adalah jalan yang layak. Sebab untuk masalah ini saja, kita sudah jauh ketinggalan dan belum bisa membangun jalan secara merata disemua wilayah Indonesia dan kalau pun ada kondisinya banyak yang tidak layak. Padahal jalan adalah akses ekonomi bagi setiap masyarakat untuk berinteraksi dengan daerah lain.

"Untuk itu bahkan menurut saya perlu ada agenda khusus," tegas Gunadi.

Belum lagi masalah birokrasi di berbagai departemen yang menurut Gunadi harus segera di reformasi. Sebab departemen-departemen inilah yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam berinteraksi dengan pengusaha. Departemen pulalah yang menurut Gunadi menjadi wajah dari birokrasi Indonesia khususnya di bidang investasi.

"Karena kan semua perizinan adanya di departemen, jadi agar semuanya lancar, departemen harus segera dibereskan dan direformasi," papar Gunadi.

Kepastian hukum pun menurut Gunadi menjadi penting untuk dikelola, karena dunia usaha butuh kepastian.

"Karena sering ketika masuk, hukum A yang dipakai sebagai patokan, tapi tiba-tiba dirubah menjadi B, itukan menyulitkan para pelaku usaha," keluh Gunadi.


(hen/qom)