Menkeu Diminta Izinkan BUMN Beli Saham Newmont

Menkeu Diminta Izinkan BUMN Beli Saham Newmont

- detikFinance
Jumat, 17 Jul 2009 14:46 WIB
Menkeu Diminta Izinkan BUMN Beli Saham Newmont
Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak Departemen Keuangan agar BUMN bisa ditunjuk dalam pembelian sisa saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/7/2009).

"Kita akan kirim surat lagi. Kita akan minta jika mungkin BUMN itu bisa ditunjuk ya," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan, perusahaan plat merah sudah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan pembelian saham tersebut. Sehingga BUMN sudah siap jika nanti pemerintah menyuruh untuk membeli.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum juga mengeluarkan keputusan terkait pembelian saham tersebut kendati harga jualnya sudah disepakati.

"Kalau pemerintah mengatakan ok, semua akan dilakukan. Kalau harga kan masih harga referensi," ujarnya.

Terkait masalah harga, menurutnya BUMN akan segera menilai harga yang wajar jika pemerintah sudah memberi restu pembelian.

Negosiasi harga divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya mencapai kesepakatan. Pemerintah dan Newmont sudah menyepakati nilai 100 persen aset NNT sebesar US$ 3,526 miliar. Dengan nilai aset sebesar itu, maka nilai 14 persen saham divestasi untuk 2008 dan 2009 adalah sebesar US$ 493,64 juta.

Harga yang sudah disepakati ini selanjutnya akan diajukan ke Menteri Keuangan untuk diputuskan apakah pemerintah akan membeli atau tidak.

Selain itu pemerintah juga masih mempertimbangkan bagaimana metode pembelian saham Newmont tersebut, apakah dibeli langsung oleh pemerintah atau melalui BUMN.  Keputusan siapa pembeli Newmont ini diharapkan bisa tercapai 2 minggu ke depan.

"Akan diputuskan 2 minggu dari sekarang, setelah surat menyurat antara pemerintah dengan Newmont, kita dikasih waktu 30 hari, Newmont lagi menunggu balasan oleh pemerintah dalam 30 hari itu kita akan balas mau ambil atau tidak. Sekarang kita lagi exercise," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Wimpy S Tjejep, Rabu lalu.

(ang/qom)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads