.webp)
Para petani pun meminta agar biaya sertifikasi tanah tersebut dapat ditanggung pemerintah.
Sekjen Asosias Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad mengatakan, selama ini biaya untuk sertifikasi mencapai Rp 2-3 juta per hektar, padahal total lahan yang harus direvitalisasi (perluasan) mencapai 1 juta hektar lebih.
"Masalah sertifikasi ini belum beres, bank-bank pemberi kredit menuntut adanya sertifikasi tanah," katanya saat di temui di kantor Kadin, Selasa (21/7/2009).
Revitalisasi kebun sawit bagi perkebunan petani rakyat saat ini sangat mendesak. Pasalnya, setiap tahun produktivitas kebun sawit rakyat semakin turun. Saat ini setiap satu hektar lahan sawit hanya menghasilkan 2 ton CPO sedangkan untuk tandan buah segar (TBS) 18-20 ton per hektar.
Ia menuturkan, untuk melakukan revitalisasi sebanyak 1 juta hektar setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 30 triliun dengan biaya per hektarnya mencapai Rp 30 juta.
Asmar juga mengeluhkan, saat ini janji subsidi pupuk yang dijanjikan pemerintah justru belum ada kenyataannya. Saat ini kurang lebih terdapat 2,7 juta hektar lahan petani sawit yang melibatkan 20 juta petani dan keluarganya
"Kami minta 1 juta hektar diremajakan. Kita tidak pernah dibantu, rumah susun dibantu, kita minta biaya sertifikasi ditanggung pemerintah, kita minta ini digratiskan," serunya.
Bahkan kata dia sekarang ini petani sangat tergantung dengan harga tandan buah segar (TBS) yang semakin yang semakin menukik Rp 700-800 per kg sedangkan biaya produksinya Rp 800 per kg.
"Kalau perlu kita PPN dihapuskan," katanya.
Para petani sawit juga mengeluhkan mengenai acuan harga CPO yang selama ini mengacu pada Rotrerdam Belanda sedangkan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) tidak menjadi acuan.
"Kalau perlu jangan jual ke Eropa, ada China, India, hidupkan industri hilir dalam negeri," katanya.
(hen/ang)
