Realisasi Belanja Naik, Defisit APBN Rp 2,292 Triliun

Realisasi Belanja Naik, Defisit APBN Rp 2,292 Triliun

- detikFinance
Jumat, 31 Jul 2009 14:38 WIB
Realisasi Belanja Naik, Defisit APBN Rp 2,292 Triliun
Jakarta - Realisasi APBN 2009 hingga 23 Juli 2009 mencatatkan defisit yang sangat tipis yaitu mencapai Rp 2,292 triliun dari perkiraan APBN 2009 Rp 51,34 triliun, sedangkan realisasi pembiayaan utang relatif tinggi terutama utang luar negeri.

"Jadi defisit Rp  2,292 triliun, dengan realisasi pembiayaan Rp 48,854 triliun atau 30%, dalam negeri Rp 69,1 triliun atau 63,2%,  luar negeri  Rp minus 20,32 triliun atau 140%," kata  Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo di kantornya, Jumat (31/7/2009).

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika di tempat terpisah mengatakan seharusnya pemerintah saat ini harus meminimalisasi penjualan obligasi atau melakukan utang, karena memberatkan anggaran negara dalam jangka panjang.

Meskipun ia mengakui saat ini potensi  penurunan penerimaan negara dari pajak sangat besar, namun ia memperkirakan  tidak  akan permanen karena pada tahun depan akan mulai membaik seiring pemulihan ekonomi.

"Lebih baik sekarang ini APBN direalokasi, pangkas yang tidak terlalu mendesak. Stimulus fiskal juga perlu dipangkas  50%, karena sampai Juli ini baru terserap sekitar 5%. Saya yakin dengan cara ini kita tidak perlu menambah utang atau jual obligasi, asal efisien APBN-nya," katanya dalam pesan singkatnya kepada wartawan.

Realisasi APBN 2009 hingga 23 Juli yaitu pendapatan negara dan hibah total Rp 412,1 triliun (48,56%). Penerimaan perpajakan Rp 325,95 triliun (49,2%), pajak dalam negeri Rp 315,57 triliun (49,14%), pajak perdagangan internasional Rp 10,38 triliun (53,15%), PNBP Rp 80,979 triliun (46,26%).

Sedangkan untuk belanja negara Rp 414,463 triliun (41,95%), belanja pemerintah pusat Rp 270,4 triliun (39,5%), belanja pegawai Rp 75,07 triliun (53,055%), belanja barang Rp 29 triliun (31,6%), belanja modal Rp 23,2 triliun (32,24%).

Pembayaran bunga utang Rp 56,8 triliun (51,36%), subsidi Rp 28,68 triliun (42,8%), transfer ke daerah Rp 144,048 triliun (47,53%), dana perimbangan Rp 138,86 triliun (49,72%), dan dana otonomi khusus Rp 51,29 triliun  (21,8%).

(hen/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads