Kadin Desak Pemerintah Susun RUU Pembebasan Lahan

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak kepada pemerintah agar mulai menyusun rancangan undang-undang pembebesan lahan pada 2010 nanti. Upaya ini bagian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelancaran pembangunan infrastruktur.
 
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kadin MS Hidayat disela-sela acara rapat paripurna APBN 2010, di Senayan, Jakarta (3/8/2009).
 
"Harus ada kepastian hukum, kami usulkan pemerintah harus buat RUU pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, sehingga setelah infrastruktur menjadi proyek pemerintah, harganya di freeze," katanya.
 
Mengenai anggaran tahun 2010, ia mengatakan anggaran infrastruktur masih dibutuhkan dalam menopang sektor rill. Khusus mengenai infrastruktur tahun 2010 pemerintah harus sudah memetakan proyek infrastruktur yang di danai APBN dan yang dibiayai swasta.
 
"Dulu pemerintah belum berani dan ragu, sekarang harus berani (RUU Pembebasan Lahan)," serunya.
 
Selain itu, kata Hidayat, untuk mendukung semua proses anggaran pemerintah tahun 2010 ini, maka pemerintah harus meningkatkan lagi proses reformasi birokrasi termasuk dalam disiplin anggaran.
 
"Yaitu memakai reward dan punishment," katanya.
 
Ia mencontohkan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan menghilangkan aspek senioritas tanpa berbasis kemampuan.
 
"Walaupun senior, kalau tidak mampu disingkirkan," ucapnya.

(hen/lih)