Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani di sela Rakernas Akuntansi 2009 di Gran Melia, Jakarta, Selasa (11/8/2009).
Â
"BPK jangan hanya bisa mengatakan kurang, tapi juga harus memberi aspirasi atas kemajuan yang telah dicapai pemerintah secara seimbang dalam LKPP," katanya.
Â
Ia menambahkan, saat ini masih banyak LKPP dan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dinilai disclaimer oleh BPK. "Seharusnya hal itu bisa menjadi cambuk bagi setiap pimpinan K/L dalam membenahi laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi negara," ujarnya.
Sri Mulyani juga menyinggung tentang perkembangan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang semakin menurun.
"Jumlah LKPD yang dapat opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian semakin menurun. Sedangkan LKPD yang dapat opini tidak baik disclamier dan tidak wajar (adverse ) semakin naik. Pemda senang dengan kewenangan dan kekuasaaan tapi kualitas keuangan menurun," tandasnya.
(ang/dnl)











































