Jatah Bantuan Kerjasama Pembangunan untuk Indonesia termasuk cukup berat dipangkas, yakni mencapai 25%. Demikian juga dengan Vietnam. Pertimbangannya karena kedua negara dinilai perkembangannya relatif sudah baik.
Sementara untuk negara-negara di Afrika seperti Tanzania, Zambia dan Mali, pemangkasan bantuan pembangunan dari Belanda ini relatif lebih kecil, yakni cuma 12%. Khusus untuk negara-negara sangat miskin seperti Afghanistan dan Burundi, Belanda tidak melakukan pengurangan bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koenders kepada wartawan di sela-sela presentasi Miljoenennota dalam seremoni yang dikenal dengan Prinsesdag hari ini, Selasa (15/9/2009) menegaskan bahwa dia akan tetap berusaha mempertahankan program-program bantuan untuk kesehatan masyarakat dan hak-hak wanita.
Pemangkasan bantuan kerjasama pembangunan ini tak terelakkan menyusul krisis ekonomi di Belanda sebagai dampak krisis kredit, Bruto Nationaal Product/BNP atau Gross Domestic Product/GDP yang menyusut hingga mendekati -5% dan perkiraan resesi akan terus membelit negeri ini dan utangnya yang terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
Situasi suram itu membuat popularitas program bantuan kerjasama pembangunan di mata rakyat Belanda terus merosot. Tekanan agar mengutamakan rakyat sendiri dan program ini harus dihapuskan belakangan terus menguat.
Meskipun demikian, pemerintah Belanda tetap berusaha mempertahankan bantuan kerjasama pembangunan untuk negara-negara berkembang dan jumlahnya tetap pada kisaran 0.8% dari GDP. Jumlah ini masih tetap lebih tinggi 0,1% dari norma internasional. (es/es)










































