Pelunasan Utang Garuda Tak Pakai Dana APBN

Jakarta - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengindikasikan penyelesaian utang PT Garuda Indonesia kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) kemungkinan besar tidak akan melibatkan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Demikian hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN M. Said Didu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (9/10/2009).

"Jaminan yang diberikan setelah RUPS kan utang akan dibayar setelah IPO (initial public offering). Kalau sudah sepakat berarti hitung-hitungannya sudah pas," katanya.

Garuda memang berniat membayar pokok utang berupa mandatory convertible bond (MCB) senilai Rp 1 triliun kepada bank BUMN itu setelah melakukan penawaran umum perdana. Jika setelah IPO utangnya lunas, maka tidak perlu memakai dana dari APBN.

"Kalau nanti masih kurang, kita bicarakan lagi. Tapi kalau RUPS keduanya sepakat berarti sudah bisa (dibayar)," katanya.

Bank Mandiri berencana mengkonversi utang tersebut menjadi kepemilikan saham di BUMN aviasi tersebut. Saham itu akan dipegang sementara sampai Garuda melangsungkan IPO dan membayar kewajibannya.

Saat ini, rencana konversi utang itu masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia (BI) karena ada pasal di peraturan BI yang harus disesuaikan.

Total utang Garuda ke Bank Mandiri mencapai Rp 3,36 triliun, terbagi menjadi Rp 1 pokok utang dan Rp 2,36 merupakan bunga kumulasi selama Garuda memegang kewajiban itu.

(ang/dro)