Bulog Siap Beli Lagi Beras Petani 400.000 Ton

Yogya - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana akan membeli 400.000 ton beras produksi petani dalam negeri. Hal itu dilakukan agar target pembelian 3,8 juta ton beras hingga akhir tahun 2009 terpenuhi.

Hal itu diungkapkan  Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Mohammad Ismet seusai workshop 'Ketahanan Pangan' di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur, Yogyakarta, Selasa (20/10/2009)

"Hingga bulan (oktober) ini, sudah terserap 3,4 juta ton, diharapkan akhir tahun ini bisa terserap 3,8 juta ton," kata Ismet.

Menurut dia, jumlah tersebut meningkat 0,6 juta ton dibandingkan dengan tahun 2008 lalu yang hanya mampu menyerap 3,2 juta ton. Pembelian beras ini dalam rangkan mendukung program pengadaan raskin untuk 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) yang setiap bulannya disalurkan sebesar 300 ribu ton beras.

"Ini untuk program raskin yang bisa menutupi 10 persen dari kebutuhan nasional, sekitar 3 juta ton per bulan," katanya.

Dia mengatakan pengadaan raskin sebesar 15 kilogram untuk setiap rumah tangga miskin di Indonesia telah disalurkan ke 5.000 titik distribusi. Penyaluran raskin itu diharapkan mampu dimanfaatkan 70 juta jiwa penduduk miskin.
Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras harga subsidi Rp 1.600/kg. Adanya bantuan beras bersubsidi ini akan membantu 1/3 dari biaya kebutuhan setiap keluarga miskin.

"Program ini sebagai pelengkap dari program pemberdayaan, bantuan ini juga tidak menganggu anggaran yang lain dari keluarga miskin, untuk di masa panjang bisa segera keluar dari kondisi miskin," kata Ismet.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Prof. Dr. Dwijono menambahkan seharusnya pemerintah melalui Bulog tidak hanya mengurusi beras saja tapi juga non beras. Hal itu itu bertujuan untuk mendukung program diversifikasi pangan.

"Jaringan bulog yang luas hingga menjangkau kabupaten dan kecamatan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengurusi jenis pangan non beras. Bulog jangan lagi mengurusi beras, bisa kedelai, jagung, minyak goreng, ketersediaan pangan harus merata dan terjangkau," kata Dwijono.

Menurut dia, pemerintah seharusnya merusmuskan kembali  sistem ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri berdasarkan kondisi sosial, budaya dan ekologi daerah. Ketahanan pangan kita masih sangat rentan dengan pengaruh luar.

"Karena Indonesia itu negara kepulauan, untuk mengurangi ketergantunagn pangan pada beras harus ada  pemberdayaan kembali kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, petani dan konsumen. Petani tidak hanya menanam padi saja, tapi juga pangan lainnya," kata Dwijono.




(bgs/qom)