"Saya belum tahu itu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/12/2009) malam.
Meski demikian, ia tidak khawatir jika posisi tersebut dihilangkan dari perseroan.
"Ya sekarang kan masih menjabat jadi saya kerja saja dulu," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menghilangkan posisi wadirut di PLN dan PT Pertamina (Persero). Rencana tersebut merupakan bagian dari perombakan direksi dan komisaris yang masuk dalam program 100 hari Kementerian Negara BUMN.
Menurut Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian bersama beberapa institusi terkait, seperti Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) serta Departemen Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini tim gabungan tersebut masih melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan plat merah itu. Evaluasi dilakukan mulai dari kinerja perusahaan dan direksi hingga susunan manajamen dan organisasi sampai ke skema pembiayaan ke depan.
(ang/qom)










































