Pertumbuhan Ekonomi RI di 2010 Bisa Tumbuh 9%

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 9% jika investasi untuk infrastruktur mencapai angka ideal, yaitu 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Presiden Direktur/CEO PT Sandiaga Capital Sandiaga Salahuddin Uno dalam Forum Bisnis Konstruksi Indonesia Tahun 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta, siang ini, Kamis (17/12/2009).

"Pure investasi dalam negeri saja bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 4%, apalagi kalau dari luar dan mencapai investasi sampai 5% maka pertumbuhan ekonomi akan 5-7% bahkan 9%," ujar Sandi.

Ia mengungkapkan, sejauh ini investasi untuk infrastruktur belum bisa mencapai angka ideal karena investor masih ragu untuk menanamkan investasinya dalam bidang infrastruktur. Padahal, investasi di bidang infrastruktur merupakan investasi yang menguntungkan karena volalitasnya stabil.

"Volalitas investasi dalam infrastruktur sangat stabil," ujar Sandi.

Namun, tambah Sandi, kurangnya minat investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya jaminan pemerintah mengenai pembebasan lahan dan kelistrikkan.

"Mengenai pembebasan tanah jika tidak diselesaikan akibatnya harga tanah naik, nilai konstruksi naik, biaya operasional bertambah. Inilah yang menimbulkan masalah dalam investasi infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah harus menyelesaikan segera peraturan mengenai pembebasan lahan ini," ujar Sandi.

Namun, Sandi menilai, banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Diantaranya adalah memanfaatkan keunggulan komoditas daerah atau peningkatan hasil alam, untuk menarik pihak swasta agar mereka tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah yang menunjang aktivitas distribusi dan proses produksi mereka.

"Selain itu, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program berupa insentif-insentif fiskal, dukungan regulasi pemerintah, dukungan iklim usaha, dan kemudahan berusaha, pencitraan negara, dan keterbukaan informasi," katanya.

Terkait keterbukaan informasi, ia mengatakan, pemerintah dinilai harus dapat memberikan gambaran kepada investor mengenai proyek-proyek infrastruktur yang potensial untuk investasi sesuai program pembangunan pemerintah, feasibility objek investasi, regulation and policy clarity, dan gambaran dukungan lembaga-lembaga keuangan.

(nia/ang)